Kisah Staf Honorarium di DPRD Sulsel

Ini Persoalan Kemanusiaan

Laporan: Anita Anggriany

"MENGAPA bisa?". Chairul Tallu Rahim dan Moh Roem, anggota dan Ketua Komisi B DPRD Sulsel,menampakkan raut wajah tak percaya kenyataan bahwa ada staf honorarium di DPRD Sulsel yang tak mendapat 'jatah makan' meskipun mereka bekerja seperti yang dilakukan PNS lain di setwan. Tapi Chairul tak menampik bahwa kenyataan ini memang bisa terjadi di DPRD Sulsel.

Tidak salah bila ekspresi Chairul dan Roem yang terkesan tidak percaya dan kecewa dengan kabar yang didengarnya tentang kisah staf honorer ini. Soalnya, sebagai anggota DPRD Sulsel yang sudah dua periode di gedung wakil rakyat ini, Chairul tentu tahu seluk beluk di dalam dan bagaimana seharusnya memperlakukan staf.

Di Komisinya, menurut Chairul, staf honorernya dipastikan tidak pernah mengeluh soal dana apalagi urusan tak dapat jatah makan. Sebab, kata Chairul, 12 anggota komisi setiap bulannya mengumpulkan dana untuk diserahkan kepada staf komisi yang masih honorer itu. Lagipula, kata Chairul, soal jatah makan dia yakin, bahwa setiap makanan yang datang dibeli dalam jumlah yang lebih. "Misalnya 50 plus satu," ujar Chairul. Satunya itu, tentu untuk jatah pembawa makanan.

Sebenarnya, bukan hanya di Komisi B yang melakukan hal ini, hampir di semua Komisi dan Fraksi melakukan cara serupa untuk menambah penghasilan para staf honorer di tempat mereka kerja.

Persoalannya memang bahwa untuk masalah makan para staf honorer ini tidak dianggarkan dalam anggaran setwan. Sementara untuk, para PNS mendapat jatah makan yang bisa diperoleh di kantin yang dikelola oleh Dharma Wanita unit Setwan.

Informasi yang diterima Fahruddin, anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PPP, bahwa sebenarnya pernah dibuat anggaran untuk para honorer ini. Tetapi kemudian, ditolak di Komisi A yang membahas kebutuhan anggaran setwan.

Sayangnya, Ketua Komisi A, H Burhanuddin tidak berada di Makassar saat akan dikonfirmasi masalah ini. "Saya sangat menyayangkan bila ternyata benar Komisi A yang menganulir anggaran untuk staf honor ini,"kata Fahruddin, kemarin.

Tak kalah heran dengan kondisi ini adalah Zulkipli, anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Gabungan. Dia tak menduga bahwa ada persoalan perlakukan sedikit tak adil bagi tenaga honorer ini. "Wah, kalau persoalan perut ini bukan masalah sederhana,"ujar wakil rakyat dari Partai Bulan Bintang itu. Dia bahkan berniat mencari tahu bagaimana kondisi seluruh staf honorer di DPRD Sulsel tersebut.

Yang jelas, Moh Roem, sendiri mengimbau sekretariat dewan untuk mengurangi anggaran yang dinilai berlebih untuk membagi 'kesejahteraan' dengan staf honorer di DPRD Sulsel. "Ya, kurangilah anggaran yang berlebihan untuk bisa dianggarkan pada pos staf ini," ujar Roem.

Terlepas dari persoalan ada atau tidaknya anggaran bagi staf honorer, tetapi Roem dan Chairul mengatakan bahwa masalah ini tidak lepas dari persoalan rasa kemanusiaan yang ada di hati setiap orang, termasuk di DPRD Sulsel dan Sekretariatnya. ***

Sumber: http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=3910