Ketika Masyarakat Lelah Pembodohan (1)

Menggugat Korupsi Lewat Aliansi dan Koalisi

Laporan Anita Anggriany

"APAKAH monyet yang semula naik mobil kijang kemudian dia dipindahkan ke mobil Lexus atau Pajero, wajahnya langsung berubah ganteng atau tampan?Ya tidak toh! Yang, namanya monyet tetap monyet. Tidak akan berubah. Demikian juga dengan manusia."

Sebagian orang tersipu-sipu, sebagian lagi tertawa mendengar pernyataan Bastian Lubis, ketua Yayasan STIE Patria Artha, yang dikenal pula sebagai anggota Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi. Memang monyet tidak berubah menjadi ganteng. Tetapi bagi mereka yang berpikir materialistik, harga diri atau prestise memang tiba-tiba menjadi tinggi ketika naik kendaraan mewah.

Persoalannya menjadi lain ketika kemudian untuk harga sebuah prestise tersebut, oknum pejabat pemerintah atau anggota dewan 'nyolong' uang rakyat lewat APBD dan berbagai penggelembungan dana proyek. Padahal, rencana 'maling' uang rakyat ini sudah bisa dideteksi dari awal.

"Potensi penyimpangan sebenarnya sudah bisa dilihat dari APBD itu sendiri sebelum direalisasikan," ujar Bastian.

Inilah yang menjadi perbincangan hangat di antara peserta Semiloka Pemberantasan dan Perlawanan terhadap Korupsi yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Toraja (AJT) di Tana Toraja, 4-5 Maret 2005. Sebab, sebagian peserta melihat kondisi ini pula yang mulai menggejala di Kabupaten Tana Toraja. Penyimpangan dalam APBD, ada proyek yang tidak sesuai bestek, proyek di atas Rp50 juta tanpa tender, dan berbagai penyimpangan lain.

Hadir sebagai narasumber selain Bastian, mantan Bupati Polmas, Hasyim Manggabarani, Winarso dari Patria Artha, Elyas Joseph dari LBHP2I, Adnan Buyung Azis dan Irwan dari YLBH Makassar, dan Syamsuddin Alimsyah dari Kopel.

Wakil Bupati Tator, J Palimbong rupanya menyadari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam perilaku pemerintahannya. Tetapi dia mengatakan, kalaupun itu terjadi, bukan pemerintahnya yang salah tetapi oknum. Palimbong mengatakan hal itu, karena semiloka yang menghadirkan narasumber dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi ini juga melakukan bedah kasus terhadap beberapa penyimpangan di APBD Tator.

"Itu mungkin oknum, kalau ada penyimpangan rame-rame," ujar Palimbong di hadapan seluruh peserta. Dia berharap, masyarakat memang memberi kritikan untuk tujuan membangun Tator bersama.

Yang jelas, ketika Aliansi Jurnalis Toraja menggelar semiloka yang dihadiri oleh sejumlah komponen masyarakat Tator, di antaranya wartawan, LSM, tokoh masyarakat, dan anggota Polres Tator, terlihat antusiasme mereka tinggi untuk mengungkap berbagai dugaan korupsi di kabupaten tujuan wisata nasional itu.

Namun sebagian anggota masyarakat ada yang pesimis bahwa usaha mereka untuk membawa kasus dugaan korupsi pemerintah akan berakhir, happy ending. Gemaria Parinding SH, seorang pengacara di bumi Lakipada ini, mengeluh karena terlalu seringnya dia berjuang sendiri menghadapi kasus dugaan korupsi pejabat pemerintah. Dia merasa ditinggalkan teman-teman jurnalis ketika setiap kasus yang dibeberkan tak pernah terungkap ketika dikonfirmasi wartawan ke pemerintah.

"Ketika mereka diminta untuk konfirmasi, setelah ditunggu-tunggu tak pernah ada juga berita itu muncul," keluhnya. Gemaria menduga ada kongkalikong oknum wartawan dengan oknum pejabat yang diduga korupsi itu.

Bukan hanya Gemaria yang pesimis, beberapa tokoh masyarakat pun melihat kondisi ini karena aparat penegak hukum yang tak maksimal mengurus masalah tersebut. Padahal semua peserta ingin sekali ada yang bertanggung jawab atas semua permasalahan yang sudah menjadi rahasia umum ini di masyarakat Tator ini.

Bercermin dari apa yang dilakukan KMAK untuk mengungkap beberapa kasus dugaan korupsi di Sulsel, peserta semiloka pun membentuk koalisi yang dibangun di antara peserta untuk mulai membedah sejumlah penyimpangan yang berindikasi korupsi di Tator. Aliansi Masyarakat Toraja Anti Korupsi (AMTAK) itu memulai dengan membedah APBD 2003 Tator sekaligus mengumpulkan data penyimpangan.

Mereka berharap seperti KMAK yang bisa mengungkap dugaan korupsi sebesar Rp18,229 miliar di DPRD Sulsel, penyimpangan APBD Pinrang TA 2003, Penyimpangan APBD di Pangkep TA 2003, membantu mengungkap kasus dugaan korupsi di Bualemo, Gorontalo, dan terakhir membuka kasus dugaan penyimpangan pada penyertaan modal pemerintah di PT CAS.***

Sumber: http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=3655