KPU: Data Pemilih untuk 2009 Amburadul

Laporan:Anita Anggriani [Fajar]

MAKASSAR -- Partisipasi pemilih dalam pemilu 2009 mendatang dikhawatirkan bakal rendah. Sebab hasil pendataan sementara pemilih di Sulsel dinilai amburadul. Beberapa kabupaten di Sulsel bahkan menggunakan data 1979 dalam memutakhirkan data pemilih.

Kekhawatiran itu disampaikan langsung Ketua KPU Sulsel, Mappinawang saat menjadi pembicara dalam diskusi publik kuoata perempuan di parlemen di Hotel Singgasana Makassar, kemarin."Kami sudah menerima data sementara untuk pemilu 2009. Hasilnya lebih parah dibanding pemilu lalu," tandas Mappinawang.

Bahkan menurut Mappinawang, data pemilih Makassar paling amburadul dibanding kabupaten dan kota lain di Sulsel. Padahal pilkada walikota tinggal beberapa bulan lagi.

Menurut Mappi, data Kota Makassar masih menggunakan data lama yaitu tahun 1979. Anehnya data pemilu 2004 bahkan tidak digunakan sama sekali. Kondisi amburadulnya data ini juga terjadi pada pemprov Sulsel.

Itu sebabnya Mappinawang meminta kepada anggota DPR RI, Hj Andi Yuliani Paris untuk melaporkan kepada Mendagri bahwa staf pemerintahnya tidak bekerja. "Tolong Bu Yuli, laporkan ke Mendagri bahwa stafnya tidak bekerja," tandas Mappinawang yang sebentar lagi melepaskan jabatannya di KPUD Sulsel.

Kondisi ini semakin parah karena KPU pusat terhitung lamban untuk segera menelorkan petunjuk teknis atau juknis. "Apa itu kerjanya KPU Pusat," kesalnya. Maka, Mappi yakin bahwa masalah pemuktahiran data masih akan menjadi poin penting pada pemilu 2009.

Dia berharap masyarakat Makassar dan Sulsel pada umumnya untuk lebih proaktif dalam menyikapi masalah ini, yaitu segera melapor ke RT/RW bila dalam pengumuman daftar pemilih nama mereka tidak tercantum.


"Jangan lagi KPU dikambinghitamkan karena ada warga yang tidak terdata," katanya.

Yuliani Paris menilai pemuktahiran dan adalah langkah awal pada proses menciptakan pemilu yang jujur dan adil, bukan pada tahap penghitungan suara. Yuliani berpendapat bahwa, dari tahapan awal inilah akan terlihat niat baik pemerintah dan masyarakat membuat pemilu lebih berkualitas. Yuli berjanji akan melaporkan kasus ini ke Depdagri.

Jeneponto
Data pemilih di Jeneponto bermasalah. Dari pemutakhiran data penduduk yang dilakukan Dinas Catatan Sipil setempat ditemukan penduduk di 42 desa tidak terdaftar dalam Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4).

Ihwal tidak terdatanya 42 desa dalam DP4 itu disampaikan Ketua KPUD Jeneponto, Azis Bebasa saat rapat konsultasi dengan DPRD Jeneponto, kemarin. Azis memperkirakan kesalahan ini terjadi saat entry data di Dinas Catatan Sipil.

Dari sebelas kecamatan di Jeneponto 42 desa yang tidak masuk dalam DP4 antara lain Desa Tombolo, Desa Gunung Silanu, dan Desa Bontomanai di Kecamatan Bangkala. Di Kecamatan Tamalatea yang tidak terdaftar antara lain Desa Bontosunggu, Desa Turatae, Desa Karelayu, Desa Bontojai dan Desa Turatae Timur.

Ketua Komisi A DPRD Jeneponto Haruna Rasyid berjanji akan memanggil Dinas Catatan Sipil secara lembaga. Haruna mengatakan kasus ini harus segera dicari jalan keluarnya. Ia mengatakan pemkab Jeneponto sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta untuk pemutakhiran data pemilih.

Sumber: nit/k2 http://fajar.co.id/rubrik-umum/news.php?id=47015