Aku ingin Seperti Kupukupu

Selamat datang 2009

Tahun 2008 telah meninggalkanku dua hari lalu. Kulihat catatan-catatan sepanjang tahun, ternyata banyak bengkalai yang kutinggalkan di tahun itu. Paling banyak adalah masalah isi hati atau lebih tepat dengan Qalbuku.

Ternyata hingga 33 tahun usia ini berjalan sepanjang tahun 2008, aku belum juga mampu memperbaiki diriku. Terpenting adalah kualitas iman. Dalam catatanku, aku juga belum dapat mengendalikan hawa nafsu seperti tidak marah, tidak emosi dan menahan diri melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan hatiku.

Ternyata berubah menjadi baik itu tidak gampang. Seperti halnya orang-orang, aku pun ingin menjadi orang yang baik secara lahir terlebih bathinku. Aku ingin menjadi lebih sabar, ikhlas, syukur dan tawakal dalam menghadapi hidup yang selalu bergerak dalam keimanan yang selalu naik turun. Aku ingin selalu tersenyum setiap hari ketika bangun pagi dan saat kembali ke pembaringan.

Namun, kenyataan itu sangat berat untuk kulakukan. Ego seringkali mengalahkan akal sehat dan iman di dalam dada. Sangat berbeda bila kita berubah menjadi tidak baik. Setiap saat godaan menjadi "orang tak benar" selalu ada. Banyak sekali kesalahan-kesalahan jiwa yang terjadi. Semoga Allah SWT masih membuka pintu hidayah bagiku untuk terus memperbaiki diri.

Tahun ini, 2009, harapan kembali kukembangkan. Semoga aku bisa menjadi lebih baik dari tahun lalu. Aku harus meninggalkan beban ego, hawa nafsu yang memberati pikiran dan langkahku ke depan.

Seperti halnya Ulat yang menjadi Kepompong lalu berubah Kupukupu, aku ingin menjadi Kupukupu dengan warna-warni yang indah pada sayapnya. Sehingga aku bisa "terbang lebih tinggi" . Aku hanya ingin menghirup saripati kehidupan yang paling bersih dari apa yang kuhadapi setiap hari.

Tahun 2009 masih panjang.. Masih ada waktu bagiku untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan harapan, tahun depannya, aku masih diberi kesempatan untuk mengintrospeksi diri atas apa yang sudah kulakukan untuk kebaikan dunia akhiratku.

Amin...

Baca Berita Lengkapnya di Sini

KPU: Data Pemilih untuk 2009 Amburadul

Laporan:Anita Anggriani [Fajar]

MAKASSAR -- Partisipasi pemilih dalam pemilu 2009 mendatang dikhawatirkan bakal rendah. Sebab hasil pendataan sementara pemilih di Sulsel dinilai amburadul. Beberapa kabupaten di Sulsel bahkan menggunakan data 1979 dalam memutakhirkan data pemilih.

Kekhawatiran itu disampaikan langsung Ketua KPU Sulsel, Mappinawang saat menjadi pembicara dalam diskusi publik kuoata perempuan di parlemen di Hotel Singgasana Makassar, kemarin."Kami sudah menerima data sementara untuk pemilu 2009. Hasilnya lebih parah dibanding pemilu lalu," tandas Mappinawang.

Bahkan menurut Mappinawang, data pemilih Makassar paling amburadul dibanding kabupaten dan kota lain di Sulsel. Padahal pilkada walikota tinggal beberapa bulan lagi.

Menurut Mappi, data Kota Makassar masih menggunakan data lama yaitu tahun 1979. Anehnya data pemilu 2004 bahkan tidak digunakan sama sekali. Kondisi amburadulnya data ini juga terjadi pada pemprov Sulsel.

Itu sebabnya Mappinawang meminta kepada anggota DPR RI, Hj Andi Yuliani Paris untuk melaporkan kepada Mendagri bahwa staf pemerintahnya tidak bekerja. "Tolong Bu Yuli, laporkan ke Mendagri bahwa stafnya tidak bekerja," tandas Mappinawang yang sebentar lagi melepaskan jabatannya di KPUD Sulsel.

Kondisi ini semakin parah karena KPU pusat terhitung lamban untuk segera menelorkan petunjuk teknis atau juknis. "Apa itu kerjanya KPU Pusat," kesalnya. Maka, Mappi yakin bahwa masalah pemuktahiran data masih akan menjadi poin penting pada pemilu 2009.

Dia berharap masyarakat Makassar dan Sulsel pada umumnya untuk lebih proaktif dalam menyikapi masalah ini, yaitu segera melapor ke RT/RW bila dalam pengumuman daftar pemilih nama mereka tidak tercantum.


"Jangan lagi KPU dikambinghitamkan karena ada warga yang tidak terdata," katanya.

Yuliani Paris menilai pemuktahiran dan adalah langkah awal pada proses menciptakan pemilu yang jujur dan adil, bukan pada tahap penghitungan suara. Yuliani berpendapat bahwa, dari tahapan awal inilah akan terlihat niat baik pemerintah dan masyarakat membuat pemilu lebih berkualitas. Yuli berjanji akan melaporkan kasus ini ke Depdagri.

Jeneponto
Data pemilih di Jeneponto bermasalah. Dari pemutakhiran data penduduk yang dilakukan Dinas Catatan Sipil setempat ditemukan penduduk di 42 desa tidak terdaftar dalam Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4).

Ihwal tidak terdatanya 42 desa dalam DP4 itu disampaikan Ketua KPUD Jeneponto, Azis Bebasa saat rapat konsultasi dengan DPRD Jeneponto, kemarin. Azis memperkirakan kesalahan ini terjadi saat entry data di Dinas Catatan Sipil.

Dari sebelas kecamatan di Jeneponto 42 desa yang tidak masuk dalam DP4 antara lain Desa Tombolo, Desa Gunung Silanu, dan Desa Bontomanai di Kecamatan Bangkala. Di Kecamatan Tamalatea yang tidak terdaftar antara lain Desa Bontosunggu, Desa Turatae, Desa Karelayu, Desa Bontojai dan Desa Turatae Timur.

Ketua Komisi A DPRD Jeneponto Haruna Rasyid berjanji akan memanggil Dinas Catatan Sipil secara lembaga. Haruna mengatakan kasus ini harus segera dicari jalan keluarnya. Ia mengatakan pemkab Jeneponto sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta untuk pemutakhiran data pemilih.

Sumber: nit/k2 http://fajar.co.id/rubrik-umum/news.php?id=47015

Baca Berita Lengkapnya di Sini

AKU MENYESAL

AKU MENYESAL

Aku menyesal pernah menjadi orang yang mengutuk Soeharto.

Kini setelah dia wafat, baru kusadari begitu banyak yang sudah dia lakukan untuk bangsa ini. Terlepas dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Tetapi itu terjadi, karena tak ada yang berani menegur Pak Harto ketika itu, semuanya berjalan sendiri tanpa pernah ada yang menegurnya ketika dia berkuasa. Seperti ketika Sahabat Nabi Muhammad Saw, Umar bin Khatab, meminta kepada sahabatnya untuk menegurnya bila salah. Saat itu seorang sahabat Umar bahkan berani mengatakan, dia akan mengangkat pedangnya untuk memenggal Umar bila dia melenceng saat menjalankan tugas kekalifahannya. Padahal Soeharto hanya manusia biasa.

Aku menyesal, pernah menjadi orang yang tak tahu berterima kasih. Seharusnya aku berterima kasih kepada Pak Harto karena membuat hidup di Indonesia tidak sesusah saat ini. Dulu, tidak ada minyak tanah yang mahal, harga bensin yang selalu naik. Tidak pernah ada demo yang sangat menganggu kepentingan orang seperti ini, tidak ada anarkis. Kini minyak tanah langka, harga menaik dan kemiskinan di mana-mana.

Aku menyesal pernah menjadi bagian negeri ini yang tidak bisa berbuat apa-apa atas ketidakadilan terhadap pak Harto, ketika dimasa tuanya hujatan pun tak berhenti bahkan hingga dia ditidurkan di liang lahat. Padahal, pak Harto pernah berbuat lebih dari apa yang pernah dilakukan Bob Marley atau Iwan Fals yang menuai uang banyak dari setiap lagunya tentang negeri ini, meskipun hanya lewat lagu...

Graha pena, Makassar, 27-1-2008 17.21 wita

Baca Berita Lengkapnya di Sini

Analisis Sidney Jones Dikecam

*Sebut Poso akan Dijadikan Negara Islam

JAKARTA--Pengamat masalah konflik, Sidney Jones memprediksi kawasan Poso sebagai tempat yang ideal untuk mengembangkan pemikiran jihad. Menurut peneliti International Crisis Group (ICG) itu, kawasan Poso layak menjadi qoidah aminah. Yakni, tempat untuk menjalankan prinsip-prinsip syariat Islam secara aman. "They believe that parts of Maluku and Poso, but particularly Poso, have the potential to develop into a qoidah aminah, a secure area where residents can live by Islamic principles and apply Islamic law," tulis Sidney.

Dalam laporan yang telah dirilis di website-nya; www.crisisgroup.org, Poso terus-menerus memanas karena beberapa hal. Menurut Sidney, anggota dari organisasi-organisasi mujahidin besar di Indonesia --yaitu Jemaah Islamiyah (JI), pecahan maupun cabang dari Darul Islam (DI), KOMPAK dan lainnya -- melihat Maluku dan Poso sebagai daerah ancaman bagi komunitas muslim.

Masih menurut Sidney, Poso dapat dijadikan basis untuk kemudian dapat dijadikan daerah ujicoba untuk pembentukan sebuah negara Islam. Karena itu, maka Maluku dan Poso terus menjadi fokus bagi upaya dakwah dan perekrutan anggota baru organisasi-organisasi itu.

Penelitian Sidney mengatakan, sebagian dari mujahidin yang pernah bertempur di daerah konflik, baik dari daerah setempat maupun luar, sulit untuk kembali ke kehidupan ‘sipil’ yang biasa-biasa saja. Selain itu, adanya konsentrasi para bekas mujahidin di kedua daerah konflik tersebut menarik bagi buronan polisi yang di masa lalu sudah menemukan network yang siap membantu mereka.

Tak ayal, rilis berjudul Weakening Indonesia's Mujahidin Networks: Lessons from Maluku and Poso (Melemahkan Jaringan Kelompok Mujahidin di Indonesia: Pelajaran dari Maluku dan Poso) itu menjadi perbincangan hangat di kalangan aktivis Islam dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menilai analisis Sidney Jones terlalu mengada-ada. "Apa buktinya, itu hanya kepentingan dia saja agar mendapatkan dana besar," ujarnya dengan mimik muka marah.

Menurut Yusanto yang getol mengkampanyekan formalisasi syariat Islam itu, rilis ICG justru menimbulkan ketegangan baru. "Kami menolak keras analisa itu," ujarnya.

Bagi HTI, yang terpenting sekarang adalah keseriusan polisi menangkap pelaku kerusuhan. Tentu saja, berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup. "Kepemimpinan Sutanto benar-benar diuji," katanya.

Komentar tak kalah pedas disampaikan wakil ketua Komisi III DPR, Al Muzammil Yusuf. "Wajar jika Sidney Jones kita tolak di Indonesia. Dia selalu membikin ulah," katanya.

Meski begitu, rilis ICG tidak bisa begitu saja diabaikan. "Kalau tidak ada rilis itu, aktivis Islam tidak segera sadar untuk bersatu," katanya.

Dari Poso dilaporkan, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, hari ini (Jumat, 3 November) akan melakukan peletakan batu pertama untukrehabilitasi dan pembangunan kembali ribuan rumah eks pengungsi yang rusak saat kerusuhan sejak 1998 di Kabupaten Poso dan Tojo Unauna, Sulawesi Tengah.

Bersama Jenderal Djoko Sutanto, Bachtiar yang didampingi Gubernur Sulteng, HB Paliudju akan melakukan peletakan batu pertama.
Pembangunan dan rehabilitasi rumah itu akan dilaksanakan Detasemen Zeni Tempur (Zipur) Kodam VII Wirabuana yang sudah datang beberapa hari lalu di Poso.

Mensos mengatakan, Depsos memilih bekerja sama dengan TNI untuk program ini karena berbagai pertimbangan. Salah satunya, kata dia, ada beberapa pembangunan di daerah Indonesia yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lain selain TNI.

Sementara HB Paliudju menilai, pembangunan dan rehabilitasi itu seharusnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2000. Namun, berbagai kendala yang dihadapi sehingga pembangunan untuk para eks pengungsi itu mengalami hambatan.

"Harapan kami, pembangunan ini segera selesai," harap Paliudju, kemarin.

Sumber: nit/jpnn [ http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=29311 ]

Baca Berita Lengkapnya di Sini

Kenangan Fajar Bersama Tito Otman

Raja yang Berbaur dengan Rakyatnya

Laporan: Anita Anggriany

TAHUN 2000, tepatnya bulan Juli lima tahun yang lampau, Kecamatan Tentena, Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah, seorang perwira muda berpangkat Letnan Satu, datang memimpin satu batalyon tentara dari Makassar. Namanya Tito Otman.

BANYAK yang tak tahu kalau perwira muda itu adalah menantu Gubernur Sulsel, HZB Palaguna. Suami dari putri sulung, HZB Palaguna, Siska Marabintang. Hal ini disebabkan karena Tito lebih banyak berjalan dan turun ke lapangan bersama pasukannya.

"Berani tidak lihat gambar ini." begitulah kira-kira tawaran Tito kepada Fajar, dan seorang rekan dari Kompas, Reni Sriayu Taslim, saat kami berdua dalam tugas liputan di Tentena, lima tahun yang silam.

Saat itu malam turun dan Tentena berlaku jam malam. Suasana sangat mencekam, karena peristiwa pembantaian Pesantren Walisongo, di Desa Lage, masih memanas yang suhunya merayap hingga ke Kecamatan Tentena, kecamatan di pinggiran Danau Poso itu. Gambar-gambar seram, pembantaian manusia tergambar di depan mata. Dia lalu menjelaskan semua lokasi di mana gambar itu diambilnya.

"Itu gambar saya yang ambil," ujarnya.

Saat memperlihatkan hasil kerjanya itu, tak tampak keletihan di wajah Tito. Dia terus bercerita apa yang dilihatnya di lapangan dan apa yang terjadi.

Sikapnya yang cepat akrab membuat Tito tak sulit untuk masuk berbaur ke dalam masyarakat Tentena yang ketika itu sangat cemas dan dihinggapi persangkaan terhadap orang. Dia bahkan diterima sangat baik oleh Almarhum Pdt Christina yang menjadi juru bicara warga Tentena, saat itu.

Christina mengakui "pentingnya" kehadiran Tito yang disapanya dengan sebutan "Nak". Pernyataan itu disampaikan langsung di depan dua gubernur Sulsel HZB Palaguna dan Binjela Paliudju, Gubernur Sulteng. Christina mengatakan Tito memberi rasa tenang dan semangat untuk menjaga persaudaraan lewat perilaku dan sikapnya.

Raja Deli Serdang
Tahun 2002, Tito berpangkat Mayor Inf dan menjabat Kepala Staf Kodim 1408 BS Makassar. Tepat 17 Agustus, Tito mengikuti upacara kebesaran 17 Agustus yang menjadi tugas terakhir bagi HZB Palaguna menjabat gubernur. Tito Otman, hadir memenuhi undangan perhelatan yang diadakan di lapangan rumah jabatan gubernur. Namun dia datang dengan busana lain, yaitu berpakaian raja Deli Serdang, dengan beskap dan kopiah serta tongkat kerajaan. Dia hadir bersama sejumlah "raja-raja" dari beberapa daerah yang khusus diundang hadir mengikuti acara tersebut.

Kepada Fajar, Tito yang didampingi adik kandungnya dan para kerabat dan hulubalang kerajaan Deli Serdang, bertutur bahwa dia baru saja dilantik sebagai seorang raja di Deli Serdang. Namun kesibukannya, sebagai kepala staf tak bisa membuatnya selalu hadir di kerajaan.

Namun ayah dari seorang putra bernama Aji ini mengatakan menyerahkan tugas kerajaan sehari-hari kepada pamannya.

Tahun 2004
Hari kedua, Idul Fitri di bulan November, Tito ditemui tengah menemani ayah mertuanya, HZB Palaguna berlebaran di Puca dan bertemu dengan Fajar dan sejumlah rekan wartawan yang akan bersilahturahmi.

Kabar yang selalu terdengar bahwa mertua dan menantu ini dikenal sangat akrab di kalangan keluarga ternyata terbukti. Tito pun mengakui bahwa dia dan mertuanya, jenderal yang tak pernah tua itu memang seringkali berdialog. Tito mengatakan, dia baru saja menemani mertuanya berjalan-jalan mengelilingi kebun di kawasan Puca, saat Fajar datang.

Kabar Tito telah berpulang -- dalam sebuah kecelakaan pesawat -- sungguh seperti petir. Sang raja, sang perwira, pergi di tengah kehangatan orang-orang yang menyayanginya.

Sumber: http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=8732

Baca Berita Lengkapnya di Sini

Situasi Palu Jelang Eksekusi Mati Tibo Cs

Jalur Lapas Ditutup, Satu Kompi Brimob Dikarantina

Laporan: Anita Anggriany

PELAKSANAAN eksekusi terpidana mati kasus kerusuhan Poso, Tibo Cs semakin dekat. Meski tempatnya masih dirahasiakan, tapi aparat gabungan yang dilibatkan mengamankan Kota Palu dan sekitarnya, semakin ekstra ketat.

HARI INI, Kamis, 20 September, jalur utama yang melintas di depan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Palu akan ditutup untuk umum. Pengguna jalan disarankan memilih jalur alternatif.

Keputusan itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyusupan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang berakibat batalnya pelaksanaan eksekusi. Kapolresta Palu, AKBP Drs Atrial saat dikonfirmasi, membenarkan rencana penutupan jalan utama yang menghubungkan Lapas Kelas II A Palu tersebut.

Pasalnya, kata dia, di Jl.Dewi Sartika itu akan dijadikan tempat konsentrasi aparat untuk melakukan pengamanan. Aparat gabungan yang sebelumnya ngepos di pekarangan Lapas, sejak kemarin, bahkan digeser keluar Lapas Kelas II A Palu.

Hanya aparat khusus bertugas di areal Lapas hingga ring satu,-- sekitar sel tiga terpidana mati ditahan. Jumlah personel yang menjaga kawasan Lapas mencapai tiga peleton atau satuan setingkat kompi (SSK). Jumlah tersebut disebar di wilayah sekitar Lapas.

Aparat keamanan terlihat bersiaga hampir di semua persimpangan jalan di wilayah Birobuli Selatan, termasuk pasar Petobo. Sementara warga yang tinggal di Kompleks Lapas diberikan kartu khusus yang dikeluarkan langsung oleh Kalapas Kelas II A Palu, Jhoni Priyatno. Warga yang tidak memiliki kartu khusus tidak diizinkan masuk ke areal Lapas.

Berdasarkan informasi yang diperoleh kemarin, satu-satunya orang yang diberi kebebasan menemui Tibo Cs adalah Pastor Jemy Tumbelaka. Kehadiran rohaniawan itu untuk memberikan siraman rohani kepada Tibo Cs agar tabah menghadapi cobaan.

Ketiganya juga mendapat dorongan moril dari petugas Lapas agar tabah dan rajin berdoa. Namun, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari dalam Lapas, dari ketiga terpidana mati itu, Dominggus da Silva dan Marinus Riwu yang paling stres.
Mereka berdua tidak bisa melihat seragam polisi dan kejaksaan. Keduanya tampak trauma dan tidak segan langsung mengusirnya. Pengawasan ketat di sekitar Lapas sebenarnya mengacu pada hasil pertemuan tertutup aparat gabungan di Polresta Palu, Senin malam lalu.

Salah satu pembahasan adalah menyangkut pengamanan ketat di sekitar Lapas, termasuk penutupan jalur dan pemberian tanda khusus kepada warga yang tinggal di sekitar Lapas. Petugas Lapas sendiri sejak Senin, 18 September lalu, langsung melakukan siaga satu. Semua petugas Lapas diharuskan menggunakan pakaian dinas lapangan (PDL).

Menariknya, untuk mengantisipasi hal terburuk di wilayah hukum Polda Sulteng, satu kompi pasukan elite Polri disiagakan di Mapolda Sulteng. Pasukan pemukul Polri untuk sementara ditampung atau dikarantina di gedung Torabelo Mapolda Sulteng. Mereka akan diterjunkan bila terjadi gangguan Kamtibmas yang berekskalasi tinggi.

Wakasat Brimoda Sulteng, AKP Marten Wolor mengatakan, satuan setingkat kompi Brimob disiagakan di Polda Sulteng. Jumlahnya, seratus lebih. Jumlah tersebut belum termasuk personel eksekutor Tibo Cs.

Marten menjelaskan, personel Brimob itu memang disiagakan di Polda Sulteng terkait operasi Kontijensi yang digelar sejak Selasa, 19 September lalu. Operasi itu akan berlangsung sebulan dan tergantung situasi dan kondisi Sulteng menjelang pelaksanaan eksekusi dan pascaeksekusi.

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Sulteng, AKBP M Kilat mengatakan, untuk mengantisipasi aksi terror dan pelaku kejahatan, sejumlah fasilitas umum telah dijaga aparat. Di antara fasilitas umum itu, antara lain; bandara, pelabuhan, pertokoan, mal, dan pusat keramaian lainnya.

Yang lebih khusus lagi, kata mantan Kapolres Touna itu, pengamanan di sekitar Lapas. Pasalnya, kata dia, lokasi sekitar Lapas, jelas akan menjadi perhatian masyarakat menjelang pelaksanaan eksekusi Tibo Cs.

Sumber: lib/jpnn [ http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=27782 ]

Baca Berita Lengkapnya di Sini

Tokoh Toleran Poso Tewas Ditembak

*Kapolri: Masih Pemain Lama

PALU--Penembak misterius kembali beraksi di Kota Palu, Senin, 16 Oktober, kemarin. Kejadian yang kembali mengundang kecaman itu terjadi sekitar pukul 08.15 Wita. Tidak tanggung-tanggung, yang menjadi sasaran tembak adalah salah satu tokoh di Poso yakni pendeta Irianto Kongkoli, 42. Korban juga tercatat sebagai Sekretaris Umum (Sekum) Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST).

Pelaku menembak korban dari jarak dekat, hanya sekitar dua meter. Tak pelak, timah panas itu langsung mengenai kepala bagian belakang dekat telinga kiri.

Korban sebenarnya sempat dilarikan ke RS Bala Keselamatan Palu. Sayang, jiwanya tak bisa diselamatkan. Pasalnya, proyektil bersarang di kepala korban yang mengakibatkan pendarahan serius.

Ironisnya, kasus yang terjadi di Jl. Wolter Monginsidi, tepatnya di Toko Bangunan Sinar Sakti itu, disaksikan istri korban, Aiptu Rita Arianti. Kejadian itu, juga disaksikan anak perempuan korban bernama Galatea Folika Kristata (5) serta seorang sopir bernama Edje.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di Tempat Kejadian Perkara (TKP), pagi itu, korban bersama istri dan anak perempuannya pergi mencari tegel di toko bangunan. Mereka menggunakan mobil Kijang Kapsul DN 118 E.

Sebenarnya, sudah tiga toko yang didatangi korban tapi tidak ada tegel yang cocok. Terakhir, korban singgah di Toko Sinar Sakti yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi dan melihat tegel yang dipajang di halaman Toko.

Nah, saat melihat-lihat tegel yang dicari, dua orang pengendara sepeda motor Honda Supra Fit langsung mendekati korban. Selanjutnya, salah satu di antara dua pengendara motor itu menembak korban dari atas kendaraan.

Istri korban dan sopir yang berada di atas mobil, pun terkejut ketika mendengar bunyi letusan senjata. Tanpa menghiraukan lagi pelakunya, Rita yang juga tercatat sebagai anggota Polwan Polsek Palu Timur itu, langsung turun dari mobil dan menolong korban yang sudah terkapar.

Sayangnya, memang, saksi hanya melihat ciri-ciri pelaku yang mengendari sepeda motor dengan menggunakan helm standar dan muka bercadar. Karena, pada saat bersamaan, saksi yang juga istri korban itu terlebih dulu berusaha agar segera membawa korban ke rumah sakit dengan harapan bisa diselamatkan.

"Ada enam orang saksi yang sudah kita periksa. Senjata yang digunakan pelaku jenis pistol. Untuk kalibernya, belum diketahui dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium," jelas Kapolda Sulteng, Brigjen Pol Badrodin Haiti saat dikonfirmasi usai melakukan gelar pasukan di lapangan Vatulemo, Walikota Palu, kemarin.

Namun demikian, polisi baru mengindentifikasi pelakunya berjumlah dua orang dan mengendarai sepeda motor bebek jenis Honda Supra Fit.

Usai beraksi, pelaku yang menggunakan cadar langsung kabur ke arah selatan dan belok ke Jalan Tanjung Karang, Palu Selatan. "Dari modus operandi, pelakunya ada kaitan dengan penembakan Pdt Susianti Tinulele dan perampokan Toko Emas Sinar Mulia. Untuk pendalaman kasusnya, aparat akan memeriksa tersangka yang sudah ditahan di Mabes Polri," jelas Badrodin yang baru naik pangkat itu.

Aksi Teror Pemerintah mengutuk keras pelaku penembakan pendeta Irianto Kongkoli. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Widodo AS mengakui, peristiwa itu bukan kriminal biasa dan merupakan aksi teror. "Kejadian ini lebih diwarnai reaksi dan respons terhadap eksekusi Fabianus Tibo dan kawan-kawan. Kami beri atensi dan langkah-langkah khusus," ujarnya seusai rapat tertutup di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut Widodo, penembakan itu diduga sudah direncanakan sebelumnya. Tujuannya untuk menciptakan kesan aparat tidak profesional dan memunculkan ketidakpercayaan pada pemerintah.

Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Pol Sutanto mengaku sudah mengantongi identitas pelaku. "Kalau anatominya, kita sudah tahu. Tinggal kita cari," katanya.

Siapa? "Masih kelompok lama," katanya. Saat ini polisi masih fokus melakukan olah TKP di lokasi penembakan. Alumni Akpol 1973 itu meminta elemen masyarakat ikut memberi informasi terkait kasus itu. "Segera serahkan pada polisi, akan kami tindaklanjuti," katanya.

Tapi, mengapa polisi terus kecolongan? Sutanto hanya menjawab singkat, "Kami sudah berusaha terus."

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah HB Paliudju mengatakan, aktor di balik penembakan itu diduga adalah kelompok Hasanuddin. "Indikasinya jelas mengarah ke sana. Itu adalah bagian dari teror-teror yang teroganisir," katanya.

Paliudju yang langsung terbang dari Palu ke Jakarta satu jam setelah penembakan itu mengaku kebobolan. "Operasi intelijen sudah digelar, bahkan kepala BIN baru saja berkunjung tapi masih saja terjadi," ujarnya dengan nada sedih.

Gubernur yang sangat dekat dengan pendeta Irianto Kongkoli itu mengaku sangat kehilangan. "Almarhum tokoh yang baik, dia dikenal sangat dekat dengan masyarakat dan toleran," katanya.

Paliudju juga mengakui jika Irianto ikut terlibat dalam aksi-aksi menentang eksekusi Tibo Cs.


Jangan Terpancing
Penembakan tokoh Poso Irianto Kongkoli, juga mengundang keprihatinan banyak pihak di Makassar. Salah satunya, Pengurus Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Sulawesi Selatan dan Barat yang turut angkat bicara menyikapi peristiwa itu.

"Kami sangat terkejut dan prihatin atas peristiwa penembakan itu," ungkap Ketua I Majelis Pekerja Harian (MPH PGI) Sulselbar, Pdt Ny F Sopamena kepada Fajar, malam tadi.

Penembakan itu, kata dia, menunjukkan ada pihak yang tidak menginginkan perdamaian terjadi di Poso. Untuk itu, ia mengimbau aparat keamanan untuk segera mengusut tuntas pelakunya. Juga, segera menyampaikan ke publik agar masyarakat dalam hal ini umat beragama tidak saling mencurigai.

"Kami minta umat Kristen, khususnya warga GKST meminta tolong kepada Tuhan agar diberi kesabaran dan tidak mengambil tindakan gegabah yang bisa merugikan kedamaian masyarakat Poso," imbuhnya.

Selanjutnya, kata dia, umat Kristen diminta bahu membahu dengan umat lain dari agama manapun untuk menciptakan perdamaian di Poso. Warga juga diminta agar tidak gampang terprovokasi oleh pihak-pihak yang memang mau mengadu domba, karena tidak ingin melihat warga Poso hidup tenteram dan hidup berdampingan secara damai.***

Sumber: nit/har [ http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=28819 ]

Baca Berita Lengkapnya di Sini

Dirgahayu Sumpah Pemuda

Baca Berita Lengkapnya di Sini

Banyak TKI Tak Tahu Ada Amnesti

TKI dari Tawau Masih Sedikit

Laporan: Anita Anggriany [Perbatasan Indonesia-Malaysia]

TAWAU -- Hingga hari keempat, sejak 29 Oktober -4 November, amnesti atau pengampunan dari pemerintah Kerajaan Malaysia, baru 1.406 orang TKI yang telah mencatatkan kepulangannya ke Indonesia. Total jumlah mereka yang mengambil SPLP (surat perjalanan laksana paspor) hanya mencapai 262 SPLP. “ Mereka ini yang datang ke Konsul dan melapor,” ujar Chairul Soelaeman Natadisastra, Kepala Kantor Penghubung Konsul Jenderal Kota Kinibalu di Tawau kepada Fajar, Jumat, 5 November.

Selain TKI yang tak memiliki dokumen lengkap, konsul juga mencatat ada 145 orang Indonesia, terdiri dari 111 laki-laki dan 3 orang wanita yang dideportasi ke Indonesia. Jadi jumlah seluruh warga Indonesia, termasuk TKI bermasalah yang kembali ke Indonesia baru mencapai 1551 orang.

Jumlah ini, diakui Chairul masih sangat kurang dibandingkan dengan kenyataan bahwa ada puluhan ribu TKI asal Indonesia yang tersebar di Tawau, dan seluruh kota di Provinsi Sabah. “Memang masih banyak yang belum tercatat di kantor kami. Hanya saja kami agak sulit untuk mengontrol mereka kalau tidak melapor,” ujarnya.

Sebab, kata dia, tidak sedikit TKI yang tak memiliki dokumen resmi alias ilegal yang memiliki pulang ke Indonesia menggunakan lajur tak resmi, yaitu menggunakan perahu Jongkong yang tanpa pengawasan petugas dan jalan-jalan Tikus.

Ada berbagai alasan, sehingga TKI belum pulang ke Indonesia. Selain pembayaran gaji yang belum turun, juga isu tentang sulitnya kembali ke Malaysia setelah tiba di Indonesia, membuat TKI enggan menggunakan pengampunan yang diberikan pemerintah Malaysia.

Chairul yang baru bertugas tiga hari di Tawau itu mengatakan, ada juga kekhawatiran pihaknya bahwa informasi tentang adanya pengampunan dari pemerintah Malaysia tersebut tak sampai kepada para TKI yang tinggal di camp-camp perkebunan dan pengolahan kayu tempat mereka berkerja yang lokasinya terletak di pedalaman itu. “Meskipun sebenarnya kami sudah menyebarkan informasi itu jauh-jauh hari, tetapi bisa saja informasi itu tidak sampai kepada mereka,” ujar Chairul.

Kekhawatiran Chairul memang terbukti. Dari pedalaman perkebunan milik Perusahaan Sabah Softwood Shb, Sdn Bhd, di Klabakan, Tawau, sejumlah TKI yang ditemui Fajar, kemarin sore memang belum mendengar informasi tersebut. “Kami belum dapat kabar tentang itu,” ujar Hamzah, TKI tanpa dokumen dari Bulukumba, Sulsel kepada Fajar. Maklum saja, untuk masuk ke daerah perkebunan itu, membutuhkan waktu tiga jam lebih dengan jarak tempuh mencapai 200 km dari Kota Tawau.

Memang kata Chairul, kantornya sulit untuk mendapatkan data akurat berapa besar jumlah TKI yang keluar dari Tawau, Sabah, Malaysia Timur secara akurat. “Kami hanya bisa menghitung mereka yang memang datang dan melapor ke sini,” ujar Chairul. Itu sebabnya, kantornya telah bekerjasama dengan pihak imigrasi Indonesia untuk ikut serta mencatatkan setiap TKI yang keluar lewat Pelabuhan Tawau menuju Nunukan dan memberikan data tersebut kepada konsul. “Ada dua petugas imigrasi mendampingi setiap kapal dari Tawau yang keluar,” katanya.***

Sumber: http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=1170
Baca Berita Lengkapnya di Sini

Kisah TKI Ilegal Saat Kembali ke Kampung Halaman

Polis Ambil Satu Ratus Ringgit

Laporan: Anita Anggrainy [Perbatasan Indonesia-Malaysia]

NASIB TKI ilegal di Malaysia memang memprihatinkan. Seibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tidak sedikit yang hidupnya menderita. setelah itu mereka diuber-uber dan sebagian atau malah semua pendapatannya diambil oleh petugas.

"SIAPA yang uangnya diambil Polis?" "Saya, Pak. Saya, Pak!" Beberapa orang TKI mengacungkan jari menjawab pertanyaan M Hasan Basri, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Nunukan. Ada yang mengaku dihadang polis (polisi Kerajaan Malaysia, red) dan diambil uangnya 60 ringgit.

"Saya Pak, satu ratus ringgit uang saya diambil," ujar Dedy, TKI ilegal asal Jawa Barat. Yang dimaksud Deddy uangnya sebesar 100 Ringgit lenyap di tangan aparat Malaysia itu karena tak lengkap dokumen ketika akan pulang ke Indonesia melalui Tawau. 100 Ringgit sama dengan Rp230 ribu. Berdasarkan kurs mata uang, satu ringgit sama dengan Rp2400.

Dedy pun menjadi narasumber yang pelit kepada Fajar gara-gara uangnya dirampas polis Diraja Malaysia. "Lima ringgitlah kalau mau wawancara," katanya. Wajar saja, 5 ringgit atau setara Rp12 ribu, bagi Dedy sangat berarti. Sebab, saat itu
tak satu sen pun uang di kantonginya untuk pulang ke kampung di Jawa Barat. Deddy bukan satu-satunya yang naas. Ada ratusan TKI Ilegal yang menderita karena buruknya penanganan mereka meskipun akan pulang karena mengikuti amnesti (pengampunan) sejak tanggal 29 September hingga 14 November nanti.

Sebanyak 43 TKI asal perkebunan Sawit di Sandakan, punya cerita penderitaan yang berbeda. Mulai dari harus berjalan kaki selama tiga hari untuk tiba di Tawau dan menuju Nunukan, hingga pulang tak berbekal uang se-sen pun di kantong. M Ma'rifat, TKI asal Masamba, Kota Palopo Sulsel, bertutur tentang gajinya yang tak diterima selama sembilan bulan sejak dia bekerja di perkebunan sawit sejak 11 bulan.

"Saya tidak di gaji selama sembilan bulan karena harus membayar uang masuk saya dari kontrak," tutur Ma' rifat. Dia harus membayar 200 ringgit kepada kontrak (orang atau agen) yang membawa Ma' rifat ke perkebunan sawit itu. Semula dia dijanji akan mendapat upah sebesar 12 ringgit per hari. "Tapi, saya tak pernah melihat upah saya itu," ujarnya kepada Fajar.

Kesalahan Ma'rifat, dia datang dengan paspor lawatan, bukan dokumen resmi sebagai TKI legal dari PJTKI. Akibatnya Ma'rifat pun menderita. Sejumlah temannya mengalami hal yang sama. Paspor lawatan yang mereka gunakan dirampas oleh majikan dan tak pernah kembali. Kenyataan sedih ini dialami oleh Kasman. Karena tak paham dengan bahasa Inggris yang tertera di paspor, dia dibohongi majikan dan paspornya pun melayang. "Paspor saya ditahan. Saya tak paham bahasa Inggris di paspor
itu,"keluhnya.

Ternyata, paspor TKI ilegal ini kemudian hari digunakan oleh para majikannya bila ada lagi TKI ilegal lainnya yang masuk dan membutuhkan paspor. "Jadi, fotonya saja yang dicopot sedangkan namanya tetap mengikuti paspor yang dirampas itu," ujar
Soedirman, Deputi Menko Kesra RI yang ikut melepas 43 TKI yang dikembalikan ke kampung halamannya, Kamis, 4 November. Itu sebabnya, dalam salah satu MoU-nya pemerintah Indonesia meminta pemerintah Kerajaan Malaysia untuk mengembalikan semua paspor warga Indonesia yang dinyatakan hilang di Malaysia.

"Kami minta pemerintah Malaysia untuk mengembalikan paspor yang hilang ke KBRI agar tidak disalahgunakan," tandas Soedirman.

Menurut Soedirman, diperkirakan ada 160-180 ribu TKI yang akan menggunakan amnesti dari pemerintah Kerajaan Malaysia untuk mereka kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut memang tidak semuanya ilegal. Namun, jelas tak sedikit yang bermasalah.
Soedirman sendiri berharap para TKI ini diterima dan diperlakukan dengan manusiawi ketika akan tiba di Nunukan. "Kalau memungkinkan mereka kembali ke Malaysia, mari kita bantu," ujarnya. Diakui Soedirman, selama ini Indonesia masih kesulitan untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia sendiri. Tentu saja, kata dia, tak mungkin bagi pemerintah Indonesia untuk menahan warganya yang ingin bekerja di Malaysia.

Martinus Yenes, Ketua Komisi V DPRD Kaltim, mengatakan sesungguhnya Malaysia pun membutuhkan TKI ini untuk mengelola perkebunan mereka. "Bayangkan saja kalau kita menahan TKI untuk kembali, Malaysia bisa kolaps, karena tak ada yang menggarap perkebunan mereka, " tandasnya dalam pertemuan dengan satuan tugas TKI Kabupaten Nunukan. Namun, kata dia, cara ini tentu akan merusak hubungan bilateral kedua negara, Indonesia dan Malaysia.

Pemerintah Kaltim sendiri bukan tak menyadari kondisi ini. Di Kabupaten Nunukan, pemerintahnya membuat program untuk membuka Kebun Sejuta Hektar. Menurut Wakil Bupati Nunukan, pemerintahnya mengeluarkan kebijakan untuk membuka lahan
perkebunan sebesar 150 ribu hektar untuk bisa menampung tenaga kerja kita di daerah sendiri. Namun, saat ini pemerintah baru membuka 40 hektar. "Kami membuka lahan ini dengan tujuan agar bisa menyerap TKI, daripada mereka terlantar di negeri sendiri."

Pendapat senada pun dilontarkan oleh Sabar Sinaga, Wakil Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim. Menurut Sinaga, sebenarnya pemerintah bisa menangani masalah TKI ini bila mau bekerja dengan ikhlas. "Tidak cukup dengan komitmen,
tetapi harus ada realisasi, " kata Sinaga kepada Fajar di Bandara Juata, Tarakan sesaat sebelum bertolak ke Nunukan, Kamis, 5 November.

Menurut Sinaga, lebih banyak TKI kita yang menderita di negeri orang. Mulai dari pemerasan yang dilakukan oleh agen hingga aparat polisi di Malaysia. Namun imbalan gaji hingga 600 ringgit, bila tak bermasalah, tak bisa dipungkiri membuat TKI berebutan mencari nafkah.***

Sumber: http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=1137

Baca Berita Lengkapnya di Sini

Masyarakat Madani dan Sukarelawan di Amerika

Jimmy Carter Jadi Kuli Bangunan

Laporan Anita Anggriany [Tucson, USA]

ADA banyak cara orang untuk melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Tidak hanya dengan memberikan uang atau dana. Tetapi di Amerika orang pun bisa menyumbangkan tenaga secara langsung untuk memberi kontribusi bagi kemanusiaan.

JIMMY Carter, mantan Presiden Amerika Serikat yang sangat terkenal itu pun punya cara sendiri untuk mengabdi kepada kemanusiaan. Satu minggu dalam setahun, Jimmy Carter menyediakan waktunya untuk menjadi voluntir atau tenaga relawan menjadi kuli bangunan.

Bersama sebuah LSM Nirlaba Habitat for Humanity di Tucson, Arizona, Amerika Serikat, Jimmy Carter ikut membantu secara langsung membangun rumah-rumah bagi masyarakat setempat yang berpenghasilan rendah, serta penduduk asli Amerika, Indian, serta para imigran dari Meksiko yang tidak memiliki tempat tinggal.

Bersama dengan para napi perempuan dan laki-laki yang diberdayakan, mantan orang nomor satu di negara adikuasa itu, ikut menjadi tukang kayu, memaku, mengangkat balok dan membangun rumah.

Bukan hanya Jimmy, ada pula artis dan masyarakat biasa yang menyumbangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi bagi kemanusiaan.

Keterlibatan Jimmy ini diceritakan oleh Direktur Eksekutif Habitat for Humanity, Tucson, Michael McDonald saat kunjungan ke Tucson.

Habitat for Humanity adalah sebuah LSM yang bergerak untuk membangun perumahan murah bagi orang-orang berpenghasilan rendah di Tucson bahkan hingga negara bagian lain.

Bila di pasaran Amerika standar harga rumah berkisar antara USD120-130 ribu, maka mereka menjual rumah dengan kisaran USD90-95 ribu per unit rumah dengan cara mencicil kepada masyarakat berpenghasilan rendah itu untuk mendapat tempat tinggal yang layak.

Rumah yang mereka buat tentu harus sesuai standar dan aturan pemerintah yang berlaku. mereka juga menyediakan asuransi bagi pemilik rumah dengan cara sepertiga dari pembayaran cicilan rumah dibayarkan untuk asuransi.

Tidak sekadar membantu masyarakat memiliki rumah ringan, LSM ini juga memberdayakan masyarakat. Sebagian besar pekerja mereka, adalah para narapidana baik wanita maupun laki-laki yang masa hukumannya sudah hampir berakhir dan dianggap berkelakuan baik selama di penjara.

?Tujuannya agar mereka punya keterampilan ketika mereka keluar dari penjara dan bisa mencari pekerjaan,? ujar Mc Donald.

Mereka juga melibatkan komunitas lain seperti Rainbow Comunitas, yaitu kelompok wanita lesbian yang ingin memberdayakan diri.

Keterlibatan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik terhitung tinggi di Amerika.

Sherry Mueller, Presiden Lembaga National Council for International Visitors (NCIV) yang berkedudukan di Washington mengatakan di Amerika Serikat saat ini ada 1,5 juta organisasi nirlaba yang ikut memikirkan masalah sosial di negara tersebut.

Sebanyak enam persen ada orang yang menerima gaji dari LSM.

Di NCIV, meskipun hanya ada tujuh pekerja yang mengelola LSM tersebut, tetapi mereka memiliki 8000 voluntir yang siap bekerja untuk tujuan program mereka yaitu membantu pemerintah Amerika Serikat menjelaskan kepada penduduk di seluruh dunia tentang citra Amerika Serikat yang baik.

?Misi kami yaitu memajukan diplomasi warga perorangan untuk memiliki tanggung jawab, agar mereka lebih tahu atas apa yang dilakukannya,? ujar Mueller di kantornya di Washington.

Dengan demikian, dunia melalui masyarakat Amerika bisa melihat Amerika dengan pandangan yang berbeda, tidak hanya sepihak.***

Sumber: http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=11444

Baca Berita Lengkapnya di Sini

Pascabadai Katrina di New Orleans, Amerika Serikat

Seperti di Aceh, Korban tak Mau Tinggal di Penampungan

Laporan Anita Anggriany [Washington DC, USA]

MUSIBAH memang selalu meninggalkan kepedihan dan penderitaan bagi sebagian besar orang kecil yang termarjinalkan. Tidak hanya di Indonesia, tepatnya di Aceh dan Nias yang terkena badai tsunami. Di negara sebesar Amerika Serikat, tepatnya di Negara Bagian New Orleans, penderitaan serupa pun dialami warga negara mereka yang terkena musibah badai Katrina dua pekan lalu.

IRONISNYA, penderitaan ini berkembang seiring dengan isu ras Afrikan-Amerikan yang memang kebanyakan berdiam di negara bagian di sebelah Utara Amerika itu. Namun isu tersebut terus dibantah Presiden Amerika Serikat, George W Bush. Bantahan itu disampaikan Bush sendiri, maupun melalui juru bicaranya yang selalu diliput media massa Amerika secara terus-menerus sejak Katrina menyerang.

Beban penderitaan yang kini paling berat dialami korban Katrina yaitu kehilangan perumahan dan tempat tinggal yang layak. Padahal menurut Nan P Roman, Presiden National Alliance to End Homelessness (NAEH),-- sebuah LSM yang menangani masalah ketiadaan perumahan bagi warganya-- sebelum badai Katrina menyerang, sudah sangat banyak masyarakat New Orleans yang tidak memiliki rumah.

"Ada sekira 700-an orang yang tidak memiliki rumah sebelum badai Katrina terjadi," ujar Roman, kepada wartawan di kantornya, Washington DC.

Jumlah rakyat miskin ini ternyata tidak hanya di New Orleans. Bahkan, mereka pun ada di tiga negara besar di Amerika Serikat, New York, Washington dan San Francisco.

Sebanyak 80 persen di antara mereka yang miskin karena tidak memiliki pekerjaan. Sisanya 20 persen adalah mereka yang cacat, kecanduan alkohol yang membutuhkan pelayanan sosial lainnya.

Berdasarkan data NAEH itu, jumlah penduduk yang tidak memiliki perumahan di Amerika sekitar 11 persen dari seluruh masyarakat. Memang tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan rumah yang layak di Amerika.

Pemerintah mengatur bahwa mereka harus menyisihkan 30 persen pendapatan mereka untuk membeli rumah. Di sisi lain, biaya hidup di Amerika pun sangat tinggi.

Hingga pertemuan dengan Roman, NAEH belum memiliki data valid berapa besar masyarakat yang kehilangan rumah akibat Katrina. Tetapi, dia meyakinkan bahwa sekitar 80-90 persen, mereka yang berdiam di New Orleans kehilangan rumah.

Seperti halnya yang terjadi di Aceh, banyak pula dari korban yang memilih tetap bertahan di tempatnya. Mereka menolak untuk tinggal di penampungan-penampungan yang disediakan pemerintah.

"Mereka lebih memilih untuk tinggal di dekat rumah mereka. Kami akan menanyakan kepada mereka nanti, apakah yang sebenarnya menjadi keinginan mereka untuk kami lakukan," ujar Roman.

Roman mengatakan, memang masih banyak yang harus dilakukan baik pihaknya maupun pemerintah. Salah satu yang paling dibutuhkan saat ini adalah bagaimana pemerintah bisa menyediakan data yang valid tentang berapa sebenarnya jumlah warga yang kehilangan perumahan.

Roman menyatakan bahwa pemerintahnya cukup 'care' (peduli) dengan warga mereka yang homeless (tidak punya rumah) ini. Pemerintah negara federal ini menyediakan anggaran belanja sebesar USD2 miliar per tahun untuk homeless.

Tidak hanya itu, sebagian pula disediakan anggaran untuk memberi makan penduduk miskin lewat pelayanan sosial. "Jadi, ada kupon makan yang disediakan untuk masyarakat miskin kota," ujar Roman.

Lagipula, kata dia, persoalan ini sebenarnya bukan masalah yang berat bagi pemerintah Amerika Serikat. Meskipun ada sekitar 200-300 orang yang kehilangan rumah akibat badai Katrina. Menurut Roman, mereka sudah bisa mengatasi hal ini karena pengalaman mereka menjalankan beberapa program untuk tuna wisma.

Selain itu, juga memang begitu banyak LSM di Amerika Serikat yang mau bergerak untuk melakukan pekerjaan sosial mengatasi berbagai persoalan tersebut. Selain NAEH, Greater DC Cares, salah satu LSM yang bergerak di bidang kepedulian terhadap masalah sosial ini pun mau bergerak untuk mengatasi persoalan yang dihadapi warga Amerika.

Mereka bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang mau menyumbangkan dana untuk kemanusiaan dan dikelola oleh LSM ini. Menurut Siobhan Canty, Presiden dan CEO Greater DC Cares, ada sekitar 3500 korban Katrina yang ditampung LSM ini untuk sementara waktu. Kepada mereka dibuatkan dapur umum dan makanan untuk kehidupan sehari-hari.

Canty dengan tegas mengatakan bahwa mereka memang bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar yang mau menanamkan 'investasi' kemanusiaan.
DC Cares akan bekerja atas nama perusahaan tersebut pada setiap kegiatan sosial. Mereka mengumpulkan relawan dan mempekerjakan relawan itu untuk penanganan sosial seperti yang terjadi pada badai Katrina dan kerja sosial lainnya.

Dia mengaku, untuk pekerjaan ini perusahaan memang harus membayar mereka. "Mereka harus membayar kita lebih untuk kegiatan investasi yang mereka lakukan," Canty pada suatu kesempatan. Dan mereka siap untuk diaudit terhadap hasil kerja mereka. ***

Sumber : http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=10532

Baca Berita Lengkapnya di Sini

Pascabadai Katrina di New Orleans, Amerika Serikat

Seperti di Aceh, Korban tak Mau Tinggal di Penampungan

Laporan Anita Anggriany [Washington DC, USA]

MUSIBAH memang selalu meninggalkan kepedihan dan penderitaan bagi sebagian besar orang kecil yang termarjinalkan. Tidak hanya di Indonesia, tepatnya di Aceh dan Nias yang terkena badai tsunami. Di negara sebesar Amerika Serikat, tepatnya di Negara Bagian New Orleans, penderitaan serupa pun dialami warga negara mereka yang terkena musibah badai Katrina dua pekan lalu.

IRONISNYA, penderitaan ini berkembang seiring dengan isu ras Afrikan-Amerikan yang memang kebanyakan berdiam di negara bagian di sebelah Utara Amerika itu. Namun isu tersebut terus dibantah Presiden Amerika Serikat, George W Bush. Bantahan itu disampaikan Bush sendiri, maupun melalui juru bicaranya yang selalu diliput media massa Amerika secara terus-menerus sejak Katrina menyerang.

Beban penderitaan yang kini paling berat dialami korban Katrina yaitu kehilangan perumahan dan tempat tinggal yang layak. Padahal menurut Nan P Roman, Presiden National Alliance to End Homelessness (NAEH),-- sebuah LSM yang menangani masalah ketiadaan perumahan bagi warganya-- sebelum badai Katrina menyerang, sudah sangat banyak masyarakat New Orleans yang tidak memiliki rumah.

"Ada sekira 700-an orang yang tidak memiliki rumah sebelum badai Katrina terjadi," ujar Roman, kepada wartawan di kantornya, Washington DC.

Jumlah rakyat miskin ini ternyata tidak hanya di New Orleans. Bahkan, mereka pun ada di tiga negara besar di Amerika Serikat, New York, Washington dan San Francisco.

Sebanyak 80 persen di antara mereka yang miskin karena tidak memiliki pekerjaan. Sisanya 20 persen adalah mereka yang cacat, kecanduan alkohol yang membutuhkan pelayanan sosial lainnya.

Berdasarkan data NAEH itu, jumlah penduduk yang tidak memiliki perumahan di Amerika sekitar 11 persen dari seluruh masyarakat. Memang tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan rumah yang layak di Amerika.

Pemerintah mengatur bahwa mereka harus menyisihkan 30 persen pendapatan mereka untuk membeli rumah. Di sisi lain, biaya hidup di Amerika pun sangat tinggi.

Hingga pertemuan dengan Roman, NAEH belum memiliki data valid berapa besar masyarakat yang kehilangan rumah akibat Katrina. Tetapi, dia meyakinkan bahwa sekitar 80-90 persen, mereka yang berdiam di New Orleans kehilangan rumah.

Seperti halnya yang terjadi di Aceh, banyak pula dari korban yang memilih tetap bertahan di tempatnya. Mereka menolak untuk tinggal di penampungan-penampungan yang disediakan pemerintah.

"Mereka lebih memilih untuk tinggal di dekat rumah mereka. Kami akan menanyakan kepada mereka nanti, apakah yang sebenarnya menjadi keinginan mereka untuk kami lakukan," ujar Roman.

Roman mengatakan, memang masih banyak yang harus dilakukan baik pihaknya maupun pemerintah. Salah satu yang paling dibutuhkan saat ini adalah bagaimana pemerintah bisa menyediakan data yang valid tentang berapa sebenarnya jumlah warga yang kehilangan perumahan.

Roman menyatakan bahwa pemerintahnya cukup 'care' (peduli) dengan warga mereka yang homeless (tidak punya rumah) ini. Pemerintah negara federal ini menyediakan anggaran belanja sebesar USD2 miliar per tahun untuk homeless.

Tidak hanya itu, sebagian pula disediakan anggaran untuk memberi makan penduduk miskin lewat pelayanan sosial. "Jadi, ada kupon makan yang disediakan untuk masyarakat miskin kota," ujar Roman.

Lagipula, kata dia, persoalan ini sebenarnya bukan masalah yang berat bagi pemerintah Amerika Serikat. Meskipun ada sekitar 200-300 orang yang kehilangan rumah akibat badai Katrina. Menurut Roman, mereka sudah bisa mengatasi hal ini karena pengalaman mereka menjalankan beberapa program untuk tuna wisma.

Selain itu, juga memang begitu banyak LSM di Amerika Serikat yang mau bergerak untuk melakukan pekerjaan sosial mengatasi berbagai persoalan tersebut. Selain NAEH, Greater DC Cares, salah satu LSM yang bergerak di bidang kepedulian terhadap masalah sosial ini pun mau bergerak untuk mengatasi persoalan yang dihadapi warga Amerika.

Mereka bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar yang mau menyumbangkan dana untuk kemanusiaan dan dikelola oleh LSM ini. Menurut Siobhan Canty, Presiden dan CEO Greater DC Cares, ada sekitar 3500 korban Katrina yang ditampung LSM ini untuk sementara waktu. Kepada mereka dibuatkan dapur umum dan makanan untuk kehidupan sehari-hari.

Canty dengan tegas mengatakan bahwa mereka memang bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar yang mau menanamkan 'investasi' kemanusiaan.
DC Cares akan bekerja atas nama perusahaan tersebut pada setiap kegiatan sosial. Mereka mengumpulkan relawan dan mempekerjakan relawan itu untuk penanganan sosial seperti yang terjadi pada badai Katrina dan kerja sosial lainnya.

Dia mengaku, untuk pekerjaan ini perusahaan memang harus membayar mereka. "Mereka harus membayar kita lebih untuk kegiatan investasi yang mereka lakukan," Canty pada suatu kesempatan. Dan mereka siap untuk diaudit terhadap hasil kerja mereka. ***

Sumber : http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=10532

Baca Berita Lengkapnya di Sini

Badai Katrina di New Orleans, Amerika Serikat

Amerika Bukan Negara tanpa Kelemahan

Laporan Anita Anggriany [Washington, USA]

DUA pekan sudah badai Katrina menghempas dan menenggelamkan kawasan New Orleans, Mississippi, dan Florida, tiga Negara Bagian di Amerika Serikat. Hingga Senin, 12 September 2005, diperkirakan jumlah korban yang meninggal akibat badai bernama indah yang menjebolkan bendungan di Louisiana itu, mencapai 10 ribu orang.

TAK bisa diingkari bahwa seluruh peristiwa di atas muka bumi ini tetaplah menjadi rahasia Sang Maha Penguasa, Allah SWT. Untuk negara sebesar Amerika Serikat yang membantu Indonesia dalam musibah gempa dan tsunami di Tanah Rencong, Aceh, seperti "kecolongan" ketika badai Katrina yang menerpa Teluk Coast menghempas negaranya.

Bila menonton The Day After Tomorrow, Twister, Vulcano, Hight Explosive, 12 SR, Tsunami Dam, negara adi daya itu seakan mampu "membendung" badai apa pun dengan teknologi yang mereka kuasai. Mereka dapat mengurangi gempa yang berkekuatan 12 SR dengan menanamkan nuklir di beberapa sudut wilayah yang akan dilalui gempa. Mereka mampu menahan laju badai es yang akan menangkupi seluruh New York. Mereka dapat menghalau badai topan dengan menembakkan nuklir. Itu dalam film.

Tapi menghadapi badai Katrina, Amerika tidak mampu berbuat apa-apa. Korban 10.000 lantaran bendungan yang jebol membuat negara adi daya itu kehilangan daya.
Karena besarnya badai tersebut, hampir semua televisi dan media massa di Amerika membuat running news, liputan bersambung tentang Katrina hingga kini. Musibah ini bahkan hanya menyisakan sedikit waktu untuk peringatan Black September, 11 September 2001 ketika gedung WTC di New York runtuh akibat terorisme. Presiden Bush bahkan membuat peringatan"silence" atau diam untuk peristiwa yang dikenal dengan tragedi 911 empat tahun silam itu.

?Harus diakui kami memang tidak siap menerima badai Katrina,? ujar Elizabeth Dugan, Vice President International Republican Institute (IRI), kantor IRI di Washington Distric of Columbia (DC), Senin, 12 September 2005. Pemerintahan Presiden Goerge W Bush Junior pun mendapat kecaman dari masyarakat Amerika karena dianggap tak tanggap mengambil tindakan. Padahal sudah ketiga kalinya, Bush berkunjung ke New Orleans untuk melihat kondisi terakhir pascakatrina sejak 12 hari terjadi. Namun kritik tak pernah berhenti.

Membandingkan tsunami yang terjadi di Aceh Darussalam, Katrina memang belum sedahsyat nasib yang menimpa rakyat Aceh di ujung Barat Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Tetapi kepedulian Amerika terhadap Aceh, luar biasa besarnya. Amerika bahkan melabuhkan kapal induknya Abraham Lincoln untuk membantu rakyat Aceh. Ironisnya, beberapa kali dalam siaran televisi setempat, mereka terus-menerus mencari sukarelawan yang mau membantu masyarakat New Orleans. Belum lagi isu rasis yang merebak akibat peristiwa itu. Karena rata-rata mereka yang tertinggal adalah masyarakat miskin kota dan berkulit hitam. Sementara itu, warga kaya di daerah tersebut sudah meninggalkan tempat ketika badai Katrina belum terjadi. Padahal media massa setempat berkali-kali menyampaikan prediksi akan ada badai dengan tingkat lima, tanda badai yang dahsyat. "Namun, badai yang ternyata hanya tingkat tiga itu pun, tidak bisa terkendalikan oleh kami," ujar Dugan. Hal itu menjadi kecaman bagi pemerintahan Bush.

Sebenarnya, bencana alam seperti badai Katrina yang bukan pertama kali ini terjadi di USA. Tahun lalu, tepatnya 16 September 2004, badai Ivan melanda yang menyebabkan kematian 57 orang, dan kerugian USD14,7 miliar. Sebulan sebelumnya, pada Agustus 2004, badai Charley menyerang dan mengakibatkan 31 orang meninggal dunia dan kerugian sebesar USD15,5 miliar. Kemudian badai tropical Allison terjadi pada Juni 2001, yang menyebabkan 22 meninggal dan kerugian USD5,5 miliar.

Badai Floyd pada 16 September 1999, menyebabkan kematian 56 orang dan kerugian USD7 miliar.Tornado Oklahoma terjadi pada 3 Mei 1999, dengan kerugian mencapai USD1,8 miliar. Lalu banjir Grand Forks pada 18 April 1997, juga membuat kerugian USD 1,8 miliar. Gempa bumi Northridge terjadi pada 17 Januari 1994, sebanyak 57 orang meninggal dan menderita rugi USD33,8 miliar. Badai Andre pada 24 Agustus 1992, menelan korban 41 orang meninggal dan rugi sebesar USD37,6 miliar.

Meskipun demikian, dalam setiap bencana kemanusiaan, pasti saja mengetuk nurani setiap mahluk yang bernama manusia. Dugaan mengatakan, bencana ini telah berhasil menggerakkan rasa kemanusiaan masyarakat Amerika yang terdiri dari berbagai ras dan etnis itu.

Sumbangan terus mengalir melalui internet dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk membantu mereka yang tertimpa bencana. Dalam sepuluh hari saja, masyarakat sudah mengumpulkan dana hingga USD740 juta. ?berbagai sumbangan, tidak hanya dalam bentuk dana tetapi juga benda seperti pakaian, donor darah dan kerja sosial lainnya,? ujar Dugan.

Masyarakat juga menggunakan media seperti internet untuk membantu korban Katrina. John Hlinko dan Bill Mc Intyre, Vice President Grassroots Enterprise yang selalu membantu sayap kanan dalam politik Amerika itu, menjelaskan bagaimana mereka berhasil membuat masyarakat tergerak untuk melakukan kerja amal melalui internet. ?Ada yang menyediakan gedung sekolah melalui internet untuk membantu anak-anak yang kehilangan sekolahnya akibat badai ini,? ujar John di kantornya di 17th Street NW, Washington DC. Bagi John media internet menjadi sangat penting dalam membantu korban Katrina karena 50 persen masyarakat Amerika mengakses internet dalam kehidupan mereka.

Meskipun demikian, sejumlah masyarakat Amerika mengakui kelemahan dalam penanganan badai tersebut. Seperti mengakui bahwa selalu ada invisible hand yang ikut menentukan setiap peristiwa dalam kehidupan manusia.

"Amerika bukan negara tanpa kelemahan, di sisi lain, negara ini pun tetap memiliki kekurangan di antara segala kekuatannya," ujar Joe Bookbinder, officer Washington Foreign Press Center Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, pada sebuah pertemuan dengan wartawan Indonesia. Atas semua kritik yang masuk kepada pemerintahannya tetap menjadi semangat bagi pemerintahan Bush untuk menjalankan tugas mengatasi musibah Katrina sekaligus menegakkan negara demokrasi yang sudah berumur 200-an tahun ini.***

Sumber: http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=10524

Baca Berita Lengkapnya di Sini

Wagub Pimpin Relawan Sulsel ke Aceh

Yayasan Kemanusiaan Fajar Sumbang Rp200 Juta

MAKASSAR -- Sebanyak 96 relawan asal Sulsel ditugaskan untuk membantu korban tsunami dan gempa di Nanggroe Aceh Darussalam.Relawan yang direkrut dari berbagai organisasi dan kelompok pemuda di Sulsel itu dipimpin langsung Wakil Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo. Relawan asal Sulsel dilepas Gubernur Sulsel, HM Amin Syam di halaman kantor gubernur, Kamis, 6 Januari kemarin.

Selain Syahrul, sejumlah pejabat juga ikut serta mendampingi relawan asal Sulsel itu. Mereka antara lain Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, Bupati Bantaeng, Azikin Solthan, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, dr Muhammad Basir Palu, Kepala Biro Kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (KAPP) Sulsel, M Saleh Radjab, anggota DPRD Sulsel, Susilo Tamsil Harahap, dan sejumlah pejabat lainnya.

Relawan asal Sulsel diberangkatkan dengan gratis dengan menggunakan pesawat Celebes Air. Pengiriman relawan asal Sulsel melakukan pengiriman ketiga kalinya.

Gubernur Sulsel, HM Amin Syam telah melepas dua kali relawan ke kota serambi Mekah itu sebelumnya. Tetapi dua tim yang diberangkatkan lebih awal merupakan tim kesehatan dan SAR yang selain mengevakuasi mayat juga melakukan perawatan dan pengobatan terhadap korban.

"Saya yakin, saudara-saudara bisa mengemban tugas di sana. Apalagi sebelum diberangkatkan, saudara-saudara sudah dibekali," terang Amin Syam saat melepas relawan itu.

Di samping mengirim relawan, pemerintah provinsi Sulsel juga menyalurkan bantuan untuk korban tsunami. Kamis kemarin, Satgas Relawan Sulsel yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo juga membawa bantuan sebesar Rp500 juta dari pemerintah dan masyarakat Sulsel.

Selain pemprov, Yayasan Kemanusiaan Harian Fajar juga membawa sumbangan ke Aceh sebesar Rp200 juta. Bantuan yang terkumpul dari sumbangan pembaca Fajar itu dibawa langsung Ketua Yayasan Kemanusiaan Fajar, Waspada Santing. Radio Suara Celebes FM Makassar juga membawa sumbangan sebesar Rp170 juta yang diantar langsung direkturnya, Peter Gosal.

Lima Mahasiswa Aceh
Rombongan Satgas Sulsel yang mengikutkan sepuluh wartawan termasuk Nita Anggraeni dari Harian Fajar juga membawa pulang ke kampung halamannya lima mahasiswa asal Aceh. Mereka adalah Tarmiji, Salahuddin, Muzakir, Murzakir, Erwin Fitra.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar akan terus memfasilitasi pemulangan mahasiswa asal Aceh. Rencananya, pemberangkatan mahasiswa asal Aceh mendatang akan diterbangkan dengan menggunakan pesawat Adam Air.

Sumber: pap [http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=1992]

Baca Berita Lengkapnya di Sini

Menelusuri Rp80 M Aset Sulsel di Sulbar

Mulai Jembatan Hingga Alat RT

Laporan Anita Anggriany

Kehadiran Sulawesi Barat tak dipungkiri mempengaruhi pendapatan sekaligus pengeluaran bagi Pemerintah Provinsi Sulsel.Terhitung 2005, sejak Sulbar lepas, pemprov Sulsel akan mengalami penurunan pendapatan hingga Rp31,4 miliar dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) baik dari sektor pajak maupun non pajak. Misalnya, sepanjang tahun 2004, Sulbar berhasil memperoleh pendapatan sebesar Rp15,117 miliar dari UPTD Samsat, wilayah XI. Dari 15,117 miliar tersebut, sebanyak Rp9,4 miliar yang dikembalikan ke Sulbar. Artinya, ada kurang lebih Rp6 miliar pendapatan yang hilang untuk Sulsel sejak tahun 2005.

PERSOALAN tidak berhenti di situ saja, bagi Sulsel 'kepergian lima 'anaknya' masing-masing, Kabupaten Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara, Majene dan Polmas ikut pula pergi sejumlah aset Sulsel. Perjalanan Komisi C menuju provinsi pemekaran yang terakhir berdasarkan UU No22/1999 tentang Pemerintahan Daerah itu, mengungkap berapa besar Sulsel harus merelakan hartanya kepada Sulbar.

Anggota DPRD Sulsel yang dipimpin Ketua Komisi C, H Arifuddin Saransi, Wakil, APA Timo Pangerang, Sekretaris, Junus Lamba, membawa serta sejumlah anggota komisi C lainnya, Azikin Toputiri, Junus Ramba, Baso Hamzah, H Syahrir Toha, Akmal Pasluddin, dan Husain Djunaid, menyusuri aset Sulsel dimulai dari Jembatan Timbang Paku, Desa Binuang, Kabupaten Polmas.

Dari jembatan timbang tersebut, sepanjang 2004, Sulsel seharusnya mendapat dana sebesar Rp133,4 juta. Jumlah ini memang melebihi target yang semula hanya Rp125 juta. Ada kenaikan hingga 106,45 persen dari target yang ditetapkan pemprov Sulsel pada APBD 2004.

Menurut Kepala Jembatan Timbang, Baharuddin, mereka masih tetap menggunakan rekening dispenda Sulsel yang dibuktikan dengan penunjukan kuitansi bernomor rekening Dispenda Sulsel. Tidak hanya itu, jembatan ini pun masih menggunakan perda Sulsel.

Burhanuddin mengatakan, sepanjang belum ada peraturan yang jelas, tentang pengalihan aset, pihaknya tak berani mengubah pola yang ada.

Setidaknya, berdasarkan catatan Komisi C DPRD Sulsel, nilai aset mereka dari seluruh jalanan dan jembatan yang ada di Sulbar sepanjang 1.232.60 m2 bernilai sebesar Rp72.215.604.000. Sementara itu, aset berupa bangunan gedung dengan luas 15.585m2, bernilai Rp1.574,970.000.

Komisi C juga menghitung alat berat dan alat angkut sebanyak 35 unit dengan nilai Rp173.599.000. Ditambah lagi alat bengkel dan alat pertanian, serta berbagai peralatan kantor dan rumah tangga (RT) yang jumlahnya mencapai 933 unit. Total seluruh aset pemerintah provinsi Sulsel di Sulbar itu mencapai Rp80.497.316.000. Namun, aset ini pun akhirnya akan menjadi milik pemerintah Sulawesi Barat.

Bagi Komisi C, penelusuran harta benda milik pemprov Sulsel ini tidak berniat untuk mencari-cari harta kekayaan Sulsel. Tetapi menurut Arifuddin Saransi, pencarian ini untuk menjadi alat ukur bagi pemprov Sulsel maupun usaha untuk mengganti yang pergi dengan usaha pendapatan yang baru.

Perjalanan pun hingga menelusuri perkebunan kelapa di Desa Simbung, Majene yang sudah 20 tahun tak pernah diremajakan. Bibit kelapa asal Manado ini pun akhirnya menjadi aset bagi pemprov Sulbar.

Kunjungan Komisi C diterima Pejabat Pelaksana Tugas Sekretaris Provinsi Sulbar, Tashan Burhanuddin dan Kadispenda Sulbar, HM Arsyad Hakim di Kabupaten Majene, 150 Km dari ibukota Sulbar, Mamuju. Pertemuan yang berlangsung di kantor Samsat Majene ini membuka sejumlah peluang kerjasama yang baik antara Sulsel dan Sulbar.

"Banyak hal yang bisa dikerjasamakan di sini. Tetapi perlu ada pembicaraan bersama dengan Sulbar dan Sulsel, terutama mengenai aset yang dimiliki Sulsel ini," tandas Arifuddin Saransi.

Tashan pun tahu diri, dia menyadari Sulbar tak bisa jalan sendirian. Dia berharap keduanya bisa saling membantu, terutama untuk persoalan dana bagi operasional Sulbajavascript:void(0)
Mempublikasikan Postingr.

Sumber: http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=3566

Baca Berita Lengkapnya di Sini

Mengunjungi Taman Kanak-Kanak Alternatif

Diknas Sulsel Harus Turun Lapangan

Laporan Anita Anggriany

"PEMERINTAH, khususnya Dinas Pendidikan harusnya sudah meninjau kembali Taman Kanak-Kanak Alternatif Barombong.Sebab, saat ini tidak cocok lagi bila status TK ini masih alternatif," demikian Ketua Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Sulsel, H Andi Mulyani Malik Hambali.

Mulyani mengatakan ini di depan pengurus Yayasan Pendidikan Bontoa Barombong dan pengurus GOPTKI Sulsel, dalam kunjungan sosial GOPTKI di TK Alternatif Barombong, Selasa, 19 April.

Sebuah Taman Kanak-kanak dinilai sebagai TK Alternatif bila kondisinya tidak memiliki tempat definitif, tidak mengenakan seragam, apalagi membayar iuran sekolah dan jam belajarnya hanya maksimal 4 jam per minggu.

"Biasanya TK Alternatif ini ada di kampung-kampung pedalaman, yang alat peraganya untuk bermain terbuat dari daun-daun atau bahan yang ada di sekitar mereka bukan bahan paten apalagi buatan pabrik."

Selain itu, kata mantan anggota DPRD Sulsel itu, biasanya TK alternatif ini berada di kolong rumah warga yang bersedia menampung anak-anak untuk belajar dan bermain di tempat tersebut.

Namun TK Alternatif Barombong, kini sudah berbeda. Memiliki 48 murid dengan seragam berwarna biru. Anak-anak itu pula sudah mengikuti jadwal pelajaran secara teratur sejak hari Senin hingga Sabtu pukul 10.00-11.00 wita. Tidak hanya itu, mereka juga membayar iuran sekolah Rp5.000 per bulan. "Artinya ini sudah dikategorikan mampu dan berkembang," ujar Mulyani.

Sayangnya, kata Mulyani, yang berhak untuk menentukan status TK tersebut ada pada Diknas Sulsel atau Pemkot.

Memang semula TK Barombong ini lahir sebagai alternatif pada tahun 2001. Namun seiring waktu, kini berkembang. Apalagi beberapa kali TK yang termasuk dalam wilayah Pemkot Makassar ini menerima sumbangan pemerintah. Belum lama ini, Menteri Pendidikan membawa sumbangan sebesar Rp50 juta. Beberapa waktu lalu Mulyani juga mengingat sumbangan sebesar Rp30 juta yang pernah diberikan oleh sebuah lembaga ke TK tersebut. Selayaknya TK ini dianggap berkembang dan berubah status.

Menurut Mulyani, memang tak sedikit kejadian seperti ini dialaminya di lapangan. Sebab, kata Mulyani, sedikit sekali perhatian pemerintah tentang pendidikan anak pra sekolah ini.

Yang jelas, kata dia, jarang ditemukan ada program untuk pengembangan pendidikan anak TK ini yang dibangun bersama-sama dengan GOPTKI. "Di diknas tentunya ada bagian yang mengurus untuk pendidikan pra sekolah ini. Tetapi, jarang sekali kami bisa bekerjasama untuk pengembangan program TK di sini," ujar Mulyani.

Bahkan tak jarang GOPTKI jalan sendiri. Salah satunya melakukan workshop pada Maret 2005 untuk para guru tanpa bantuan dana diknas Sulsel. "Kita tidak tahu apakah ada anggaran untuk GOPTKI," ujar Mulyani ketika dikonfirmasi wartawan.

Peninjauan yang dilakukan GOPTKI Sulsel ini pun dilakukan dalam rangka memperingati HUT GOPTKI ke-48. Ada dua TK yang dikunjungi yaitu TK Alternatif Barombong dan TK Aisyiyah Parang Tambung. Di Kedua tempat tersebut GOPTKI memberikan bantuan berupa alat peraga, bermain untuk anak-anak TK.***

Sumber: http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=5016

Baca Berita Lengkapnya di Sini

Ketika Masyarakat Lelah Pembodohan (2)

Membuka Korupsi Bukan karena Sakit Hati

Laporan Anita Anggriany

"KETIKA kita mengungkap kasus dugaan korupsi, harus dilandasi niat baik. Bukan karena iri hati atau dengki kepada pemerintah. Bukan pula karena persoalan tak pernah mendapat jatah proyek dari pemerintah."Hasyim Manggabarani, mantan bupati Polmas, memulai pembahasannya dalam semiloka Pemberantasan dan Perlawanan terhadap Korupsi di Tana Toraja, 4-5 Maret 2005, dengan pernyataan mengedepankan niat baik dalam mengungkap kasus.

Bukan rahasia umum, banyak pihak yang ingin memanfaatkan pengungkapan dugaan korupsi pejabat pemerintah untuk membalas sakit hati karena kepentingannya tak terakomodasi. Sebagai mantan bupati Polmas yang juga pejabat negara, Hasyim melihat kemungkinan seperti ini bisa terjadi. Itu sebabnya dia mewanti-wanti kepada peserta semiloka yang membentuk koalisi untuk tidak memulai dengan niat yang jelek.

Tetapi, kata dia, masyarakat pun harus memulai melangkah untuk mengungkap kesalahan yang dilakukan pemerintah agar pembodohan dan kesengsaraan tidak berlangsung terus-menerus. Sebab ibarat kapal yang tengah berlayar, pelaku korupsi itu seperti awak yang membocorkan badan kapal, yang akibatnya membuat kapal tenggelam dan menyengsarakan seluruh penumpangnya.

"Kita harus memulai dengan satu langkah awal untuk membuat menjadi 10 langkah," tandasnya.

Terlepas dari UU Tindak Pidana Korupsi No.31/1999, yang menjamin hak masyarakat untuk melaporkan tindak pidana korupsi, masyarakat harus pro aktif untuk mengungkap kasus korupsi karena masyarakat harus menyelamatkan uang yang diambil pemerintah dari mereka.

Menurut Bastian Lubis, anggota Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK), 84 persen penerimaan pemerintah Indonesia berasal dari pajak, baik langsung maupun tidak langsung. Pajak itulah yang setiap saat dipungut dari masyarakat sebagai pendapatan asli daerah.

Tentu saja, dana yang ditarik ini harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dan anggota DPRD sebagai wakil rakyat di parlemen. Seharusnya, kata Winarso dari Patria Artha, legislatif inilah yang mengkritisi setiap penganggaran yang dilakukan pemerintah dengan berpikir rasional dalam setiap menelaah rancangan APBD yang diajukan pemerintah.

Sejalan dengan pernyataan Winarso, Syamsuddin Alimsyah dari Kopel mengatakan, masyarakat bisa menuntut wakilnya yang tidak memperhatikan atau berkolusi dengan pemerintah untuk korupsi.

Dia juga mengingatkan warga untuk tidak sekadar mau dibeli suaranya pada pemilu untuk memilih orang tersebut, meskipun dengan reputasi yang buruk.

Menurutnya, partai politik yang baik, akan selalu mengkritisi fraksinya yang ada di lembaga parlemen supaya berjalan lurus.

Dari sisi legal, Adnan Buyung Azis dan Irwan dari YLBH Makassar mengatakan, masyarakat harus berani mengungkap setiap kasus dugaan korupsi untuk ditangani aparat penegak hukum. Sebab, langkah masyarakat dilindungi hukum sepanjang setiap dugaan penyimpangan yang dilaporkan memenuhi seluruh unsur. Artinya masyarakat harus memiliki data yang akurat tentang penyimpangan sebelum membawa kasus tersebut ke kepolisian atau kejaksaan.

Elyas Joseph, dari LBHP2I mengingatkan masyarakat Toraja, agar memulai gerakan membersihkan daerah mereka dari kejahatan korupsi dengan langkah yang tepat.

"Jangan lagi selalu, mengatakan, ade.. ade alias katanya, katanya. Buktikan bahwa memang ada penyimpangan yang mereka lakukan," tandas Elyas.***

Sumber: http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=3686

Baca Berita Lengkapnya di Sini

Ketika Masyarakat Lelah Pembodohan (1)

Menggugat Korupsi Lewat Aliansi dan Koalisi

Laporan Anita Anggriany

"APAKAH monyet yang semula naik mobil kijang kemudian dia dipindahkan ke mobil Lexus atau Pajero, wajahnya langsung berubah ganteng atau tampan?Ya tidak toh! Yang, namanya monyet tetap monyet. Tidak akan berubah. Demikian juga dengan manusia."

Sebagian orang tersipu-sipu, sebagian lagi tertawa mendengar pernyataan Bastian Lubis, ketua Yayasan STIE Patria Artha, yang dikenal pula sebagai anggota Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi. Memang monyet tidak berubah menjadi ganteng. Tetapi bagi mereka yang berpikir materialistik, harga diri atau prestise memang tiba-tiba menjadi tinggi ketika naik kendaraan mewah.

Persoalannya menjadi lain ketika kemudian untuk harga sebuah prestise tersebut, oknum pejabat pemerintah atau anggota dewan 'nyolong' uang rakyat lewat APBD dan berbagai penggelembungan dana proyek. Padahal, rencana 'maling' uang rakyat ini sudah bisa dideteksi dari awal.

"Potensi penyimpangan sebenarnya sudah bisa dilihat dari APBD itu sendiri sebelum direalisasikan," ujar Bastian.

Inilah yang menjadi perbincangan hangat di antara peserta Semiloka Pemberantasan dan Perlawanan terhadap Korupsi yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Toraja (AJT) di Tana Toraja, 4-5 Maret 2005. Sebab, sebagian peserta melihat kondisi ini pula yang mulai menggejala di Kabupaten Tana Toraja. Penyimpangan dalam APBD, ada proyek yang tidak sesuai bestek, proyek di atas Rp50 juta tanpa tender, dan berbagai penyimpangan lain.

Hadir sebagai narasumber selain Bastian, mantan Bupati Polmas, Hasyim Manggabarani, Winarso dari Patria Artha, Elyas Joseph dari LBHP2I, Adnan Buyung Azis dan Irwan dari YLBH Makassar, dan Syamsuddin Alimsyah dari Kopel.

Wakil Bupati Tator, J Palimbong rupanya menyadari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam perilaku pemerintahannya. Tetapi dia mengatakan, kalaupun itu terjadi, bukan pemerintahnya yang salah tetapi oknum. Palimbong mengatakan hal itu, karena semiloka yang menghadirkan narasumber dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi ini juga melakukan bedah kasus terhadap beberapa penyimpangan di APBD Tator.

"Itu mungkin oknum, kalau ada penyimpangan rame-rame," ujar Palimbong di hadapan seluruh peserta. Dia berharap, masyarakat memang memberi kritikan untuk tujuan membangun Tator bersama.

Yang jelas, ketika Aliansi Jurnalis Toraja menggelar semiloka yang dihadiri oleh sejumlah komponen masyarakat Tator, di antaranya wartawan, LSM, tokoh masyarakat, dan anggota Polres Tator, terlihat antusiasme mereka tinggi untuk mengungkap berbagai dugaan korupsi di kabupaten tujuan wisata nasional itu.

Namun sebagian anggota masyarakat ada yang pesimis bahwa usaha mereka untuk membawa kasus dugaan korupsi pemerintah akan berakhir, happy ending. Gemaria Parinding SH, seorang pengacara di bumi Lakipada ini, mengeluh karena terlalu seringnya dia berjuang sendiri menghadapi kasus dugaan korupsi pejabat pemerintah. Dia merasa ditinggalkan teman-teman jurnalis ketika setiap kasus yang dibeberkan tak pernah terungkap ketika dikonfirmasi wartawan ke pemerintah.

"Ketika mereka diminta untuk konfirmasi, setelah ditunggu-tunggu tak pernah ada juga berita itu muncul," keluhnya. Gemaria menduga ada kongkalikong oknum wartawan dengan oknum pejabat yang diduga korupsi itu.

Bukan hanya Gemaria yang pesimis, beberapa tokoh masyarakat pun melihat kondisi ini karena aparat penegak hukum yang tak maksimal mengurus masalah tersebut. Padahal semua peserta ingin sekali ada yang bertanggung jawab atas semua permasalahan yang sudah menjadi rahasia umum ini di masyarakat Tator ini.

Bercermin dari apa yang dilakukan KMAK untuk mengungkap beberapa kasus dugaan korupsi di Sulsel, peserta semiloka pun membentuk koalisi yang dibangun di antara peserta untuk mulai membedah sejumlah penyimpangan yang berindikasi korupsi di Tator. Aliansi Masyarakat Toraja Anti Korupsi (AMTAK) itu memulai dengan membedah APBD 2003 Tator sekaligus mengumpulkan data penyimpangan.

Mereka berharap seperti KMAK yang bisa mengungkap dugaan korupsi sebesar Rp18,229 miliar di DPRD Sulsel, penyimpangan APBD Pinrang TA 2003, Penyimpangan APBD di Pangkep TA 2003, membantu mengungkap kasus dugaan korupsi di Bualemo, Gorontalo, dan terakhir membuka kasus dugaan penyimpangan pada penyertaan modal pemerintah di PT CAS.***

Sumber: http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=3655

Baca Berita Lengkapnya di Sini

Fenomena Anggota DPRD Penuhi Janji Konstituen (2)

Studi Banding Pilihan 'Seksi' untuk Jalan-jalan

Laporan: Anita Anggriany

SETELAH tujuh bulan, wajah asli wakil rakyat yang menjadi anggota DPRD Sulsel kini semakin jelas.Waktu pula akhirnya membuktikan apakah mereka mampu mengemban amanah rakyat yang diwakilinya atau tidak. Bagaimana amanah itu dilaksanakan?

Dua bulan terakhir ini anggota DPRD Sulsel sangat disibuki oleh kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah. Mulai dari aturan tentang Lingkungan Hidup, Sempadan Jalan sampai dengan persoalan bagaimana sebaiknya cara pemerintah Provinsi Sulsel melepas 106 kendaraan dinas roda dua dan empat untuk didum oleh pejabat pemerintah atau anggota dewan sendiri. Untuk membahas berbagai masalah itu, maka anggota DPRD Sulsel membentuk panitia khusus yang khas disapa Pansus.

Yang menarik, studi banding menjadi 'barang seksi' dalam setiap pembahasan ranperda yang dibahas pansus. Tak pelak, studi banding, selalu menjadi agenda penting, yang diletakkan di tengah pembahasan pansus sebelum diketok palu.

Coba tengok, pada awal tahun 2005, tepatnya pada bulan Januari, masalah perda Kedudukan Keuangan dan Protokoler yang diketuai oleh Azikin Saleh Toputiri ini sudah membawa anggotanya melakukan studi banding ke Surabaya dan Jakarta.

Satu-satunya anggota pansus yang menolak untuk melakukan perjalanan 'studi' saat itu adalah Andi Mariattang dari Fraksi PPP. Dia menganggap untuk pembahasan itu seharusnya anggota tidak perlu melakukan perjalanan belajar membandingkan apa yang seharusnya dilakukan di Sulawesi Selatan.

Tak berapa lama, Pansus Lingkungan yang diketuai Arfandy Idris pun tak mau ketinggalan. Mereka membawa empat tim anggota ke empat provinsi di Indonesia. Tim I dipimpin oleh Arfandy Idris dari Golkar dengan tujuan Jawa Timur, Tim II dipimpin oleh Qayyim Munarka dari PKS dengan tujuan Bali, Tim III dipimpin oleh Buhary Qahhar Mudzakkar dari PAN dengan tujuan Kalimantan Timur dan Tim IV dengan tujuan Riau dipimpin oleh Marzuki Wadeng dari Golkar.

Untuk perjalanan mereka ini diestimasikan menyedot biaya Rp199 juta, termasuk di dalamnya ongkos transpor dan uang saku. Maka berangkatlah anggota Pansus Lingkungan, minus Moh Roem, Ibrahim Masdar, La Kama Wiyaka, dan Andi Potji. Dua orang di antaranya yaitu La Kama dan Ibrahim semula berniat berangkat, namun terhalang karena berbagai kegiatan. Kecuali Moh Roem dan Andi Potji, yang benar-benar tidak menerima SPJ, karena tidak berniat berangkat.

Setelah pansus Lingkungan, Pansus Pemutihan Kendaraan Dinas untuk didum pun giliran 'jalan-jalan' lewat studi banding. Sebanyak 30 anggota pansus ramai-ramai pergi konsultasi dengan mendagri dan melihat-lihat harga mobil dan kendaraan di Jakarta dan akan dibandingkan dengan yang ada di Sulsel. Untuk kegiatan ini mereka diestimasikan menghabiskan dana sebanyak RpRp109,480 juta.

Meskipun demikian, ada juga anggota Pansus yang menolak pergi. Devi Santy Erawaty wakil rakyat dari PKS ini menilai studi banding ini terlalu dipaksakan. "Masa untuk hal yang selalu dilakukan setiap tahun masih juga distudibandingkan," tandasnya.

Selain Devi, Munawwar Djabbar, dari PKS juga tidak berangkat karena Fraksi melarang anggota pansus berangkat, kecuali pimpinannya.

Selain itu, anggota yang tidak berangkat masing-masing, Moh Roem dari Golkar, HM Ramli Haba dari PAN, Roem Latunrung dari PDK, Dodi Amiruddin dari PAN, dan Hj Tja Tjambolang dari Golkar pergi ke Afrika Selatan.

Sebulan kemudian, tepatnya bulan April ini, Pansus Sempadan Jalan yang semula diharapkan tidak akan melakukan perjalanan studi banding akhirnya tak tahan pula. Tiga tim akhirnya berangkat ke Padang, Sumatera Barat, Jawa Barat, Bandung dan Jakarta. Senin, 11 April 2005, tim terakhir yang diketuai oleh H Abd Madjid Thahir ini berangkat ke Jakarta.

Yang dipastikan tidak berangkat ke studi banding pada pansus Sempadan Jalan ini adalah, A Mariattang, dan Ichsan Yasin Limpo.

Jangan lupa, 75 anggota dewan ini tidak hanya menjadi anggota satu pansus. Rata-rata mereka terlibat di dua pansus yang dibentuk DPRD Sulsel itu. Artinya, minimal mereka keluar studi banding sebanyak dua kali di dua tempat.

Tidak hanya itu, sebenarnya sedari awal ketika mereka terpilih sudah ada beberapa kegiatan yang mengantar mereka 'berjalan-jalan' bahkan hingga ke luar negeri. Data Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi, pada 4-5 Oktober, sebulan setelah dilantik, dewan sudah melakukan perjalanan ke Jakarta untuk konsultasi tata tertib DPRD Sulsel. Untuk kegiatan ini, dewan mengeluarkan dana sebesar Rp25, 9 juta.

Selanjutnya, pada November anggota dewan mengikuti pembekalan yang digelar oleh Dendagri di Jakarta. Lagi-lagi anggaran keluar sebanyak Rp352,5 juta. Pada Desember 2004, anggota Komisi E, HAM Adil Patu berangkat ke Malaysia bersama dinas tenaga kerja dengan alasan melihat TKI Sulsel.

Tidak berhenti disitu, Ketua Komisi E, Jalaluddin Rahman dan H Harifuddin Cawidu, melengkapi jumlah 'jalan-jalan' anggota dewan ini ke Yordania dengan dalih untuk studi banding bersama KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam). Bahkan, tahun ini pun pemrov Sulsel, tentu dengan persetujuan DPRD Sulsel, sudah menganggarkan perjalanan studi banding ke Turki.

Uniknya, KPPSI sendiri menolak studi banding tersebut. Bahkan, ketua KPPSI, Azis Qahhar Mudzakkar saat Kongres Umat Islam di Bulukumba, dengan tegas menyatakan tidak perlu studi banding, karena itu langkah pemborosan.

Lagipula masyarakat mempertanyakan apa hasil yang didapat dari hasil studi banding itu. "Ini mengkhawatirkan. Sebab sudah lima kali tokoh-tokoh yang mengaku mewakili KPPSI itu berangkat studi banding, tetapi hingga kini belum ada satupun peraturan atau kebijakan yang lahir. Ini harus dijawab oleh para wakil rakyat yang ikut kegiatan itu," tandas Syamsuddin Alimsyah, Koordinator Kopel Sulawesi.

Parahnya, lagi kata Syamsuddin, anggota DPRD Sulsel selalu mengeluh tidak cukup uang untuk anggaran pembangunan bagi rakyat. "Anehnya, kalau studi banding mereka kok selalu punya uang. Kalau untuk pembangunan masyarakat, selalu anggaran disebut sedikit,"tandas Syam.

Syam sendiri melihat perjalanan studi banding Pansus Kedudukan Keuangan dan protokoler DPRD Sulsel, menggunakan pos anggaran dari mana. "Saat itu kan masih transisi, dari anggaran 2004 ke 2005. Dari mana mereka mengambil uang,"tandasnya.

Sayangnya, sangat sulit untuk mengakses data tentang pos anggaran untuk studi banding pansus Keuangan tersebut. "Sulit sekali, mereka sangat tertutup untuk masalah ini,"tandas Syam. Tetapi Syam mengingatkan, anggota dewan periode 2004-2009 ini harus semakin hati-hati. Menurutnya, masyarakat terutama mereka yang wajib pilih bukan lagi orang bodoh. Mereka tentu tahu wakil rakyat mereka ini bisa mengemban amanah atau tidak.

Pengalaman adalah guru terbaik. Tentu saja bagi sebagian anggota DPRD Sulsel yang terpaksa ikut menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi di DPRD Sulsel periode 1999-2004, kalimat bijak di atas tentu saja memiliki makna yang sangat berarti dalam perjalanan kehidupan mereka.

Setidaknya, pengalaman menjalani pemeriksaan dan debar-debar jantung karena kekhawatiran dan kesedihan atas kasus yang membuat mereka belajar bersikap menghadapi hidup ini. Semoga saja, ini akan menjadi pelajaran bagi semua yang mengaku wakil rakyat.***

Sumber: http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=4648

Baca Berita Lengkapnya di Sini